Kualitas Fiskal Indonesia Masih Belum Aman

Defisit anggaran dan keseimbangan primer 2026 diperkirakan lebih lebar dari target APBN

JAKARTA. Prospek anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir tahun diperkirakan masih akan terjaga meski dihantam berbagai tekanan. Namun, hal tersebut tak lantas membuat kondisi fiskal RI aman.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan, APBN sepanjang 2026 akan mencatat defisit Rp 734,3 triliun, setara 2,85% dari PDB. Meski masih di bawah batas aman, outlook tersebut melampaui target dalam Undang-Undang APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.

Outlook pendapatan dan belanja negara sama-sama melampaui target. Hanya saja, nominal belanja diramal lebih tinggi dibanding pendapatan, sehingga menyebabkan pelebaran defisit (lihat tabel).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, indikator yang paling mencerminkan kualitas fiskal bukanlah besarnya defisit APBN, melainkan posisi keseimbangan primer. Outlook defisit keseimbangan primer 2026 sebesar Rp 162,1 triliun, melebar dari APBN yang defisit Rp 89,7 triliun.

“Keseimbangan primer defisit jauh lebih besar memberi sinyal bahwa penerimaan negara belum cukup membiayai belanja pokok sebelum bunga utang diperhitungkan,” ujar Yusuf, Selasa (7/7).

Artinya, pemerintah mengandalkan pembiayaan utang bukan hanya untuk memenuhi pembayaran bunga, tetapi juga untuk menopang pengeluaran dasar negara.

Dalam jangka pendek, kondisi tersebut masih dapat dikelola. Namun, jika berlangsung terus-menerus, maka ruang fiskal akan semakin terbatas. Pasalnya, sebagian anggaran masa depan akan terserap untuk membayar kewajiban yang terus bertambah.

Yusuf juga mengingatkan, persoalan mendasar lainnya berada pada kualitas penerimaan negara. Menurutnya, pada 2026 penerimaan pajak diramal gagal mencapai target. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru melampaui target, sehingga mampu menahan pelebaran defisit.

Peluang perbaikan

Sekilas kondisi tersebut terlihat positif. Namun, menurut Yusuf, hal itu menunjukkan APBN sangat bergantung pada sumber penerimaan yang bersifat siklikal seperti harga komoditas dan dividen.

Meski begitu, Yusuf mengakui terdapat tanda-tanda perbaikan pada 2026. Mulai dari defisit APBN semester I yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu dan penerimaan perpajakan yang mulai pulih.

Sebagian tekanan fiskal awal tahun juga merupakan konsekuensi dari percepatan belanja, sehingga defisit terlihat lebih besar sebelum penerimaan negara meningkat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah untuk mewaspadai dampak pelebaran defisit terhadap persepsi pelaku pasar. “Meski selisih defisit hanya 0,17 poin persentase, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” tandasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, outlook defisit APBN 2026 belum memperhitungkan potensi efisiensi anggaran makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, defisit berpeluang turun jika efisiensi tersebut terealisasi.

Purbaya juga melihat sejumlah faktor yang dapat memperbaiki kinerja fiskal hingga akhir tahun. “Kalau harga minyak turun sedikit, kemudian kami berhasil memperbaiki pajak dan bea cukai, serta perbaikan ekonomi sesuai prediksi, ada kemungkinan pendapatan pajak meningkat,” kata Purbaya. Harapannya, defisit anggaran akhir tahun bisa kembali ditekan.

Sumber : Harian Kontan Rabu 08 Juli 2026 Hal 2