Kemenkeu Godok Empat Aturan Kelembagaan hingga Insentif Pajak PFII

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok sejumlah peraturan pelaksanaan terkait Pusat Finasial Internasional Indonesia (PFII).

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan empat regulasi turunan, mulai dari Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hingga Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK).

Menurut Herman, pembahasan aturan pelaksanaan PFII saat ini dilakukan secara intensif bersama berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah juga tengah membahas PMK mengenai fasilitas perpajakan agar seluruh aturan pelaksanaan tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai amanat undang-undang.

“Jadi saat ini peraturan pelaksanaan PFII termasuk PMK tentang fasilitas pajak sedang dilakukan pembahasan secara intensif dengan berbagai unit di Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait. Sehingga diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat sesuai dengan amanat undang-undang,” ujar Herman dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November, Jumat (13/11/2026).

Adapun empat rancangan regulasi yang tengah disiapkan meliputi satu rancangan Perpres tentang kelembagaan PFII, satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai tata cara penetapan PFII, serta dua rancangan PMK.

Dua rancangan PMK tersebut masing-masing mengatur fasilitas perpajakan PFII serta pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran.

Penyelesaian aturan turunan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan PFII memiliki landasan teknis, baik dari sisi kelembagaan, penetapan, fasilitas perpajakan, maupun mekanisme penganggaran.

“Beberapa rancangan peraturan pelaksanaan yang sedang disiapkan itu antara lain satu Perpres tentang kelembagaan PFII, kemduian satu RPP  tata cara penetapan PFII dan dua RPMK yaitu RPMK fasilitas perpajakan PFII dan RPMK pengalokasian anggaran dan tata cara pengajuan anggaran,” jelas Herman.

Sumber : kontan.co.id


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only