Pesangon Dititip, Pajak Tak Diajak

Pesangon adalah janji yang baru diuji ketika perusahaan sedang sulit. Saat pabrik tutup atau pesanan anjlok, kewajiban membayar pesangon datang bersamaan dengan kas yang menipis. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.789 pekerja melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam situasi inilah banyak hak pekerja menguap, bukan karena hukumnya kabur, melainkan karena uangnya tidak ada.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan hendak memutus masalah itu sejak awal. Pasal 253 mewajibkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Besaran setoran dan tata caranya diserahkan kepada aturan pelaksana, yang menurut Pasal 312 harus terbit paling lambat setahun sejak UU diundangkan, yakni Oktober 2027.

Gagasan ini layak didukung. Masalahnya, perdebatan sejauh ini berkisar pada pengelola, besaran setoran, dan beban arus kas pengusaha. Hampir tidak ada yang bertanya bagaimana pajak memperlakukan setoran itu. Padahal tanpa penataan fiskal, kebijakan ini bisa melahirkan insentif terbalik, karena jalur yang diwajibkan negara justru menjadi jalur yang paling mahal.

Kata kuncinya sudah tertulis di undang-undang itu, yakni dana cadangan. Istilah ini sama dipakai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang melarang pembentukan atau pemupukan dana cadangan dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengecualiannya tertutup dan hanya enam, yakni cadangan piutang tak tertagih bagi bank dan penyalur kredit tertentu, cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial BPJS, cadangan penjaminan LPS, cadangan reklamasi tambang, cadangan penanaman kembali hutan, serta cadangan penutupan tempat pembuangan limbah industri. Dana cadangan pesangon tidak termasuk.

Status setoran itu pun belum jelas. Pasal 253 tidak menyebut apakah dana menjadi milik pekerja sejak disetor atau tetap milik pengusaha sampai PHK terjadi, dan apakah sisanya kembali ke perusahaan bila pekerja mengundurkan diri. Selama status itu tidak ditegaskan, pemeriksa pajak hampir pasti berpegang pada nama yang dipilih di undang-undang. Setoran ke lembaga pengelola akan dikoreksi fiskal, dan biayanya baru diakui saat pesangon benar-benar dibayarkan, yang bisa berjarak belasan tahun.

Jalur dana pensiun diperlakukan berbeda. Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh membolehkan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan dibebankan pada tahun dibayarkan. Selama ini dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) menawarkan program dana kompensasi pascakerja sebagai wadah perusahaan mencadangkan pesangon. Pintu itu kini menyempit. Undang-undang menunjuk lembaga pemerintah, dan dalam sosialisasi pertengahan November, Kementerian Ketenagakerjaan meminta pengelola DPLK bersiap menyerahkan dana pesangon ke lembaga tersebut.

Dengan tarif PPh badan 22%, perusahaan yang menyisihkan Rp 1 miliar setahun melalui DPLK menghemat pajak sekitar Rp 220 juta pada tahun yang sama. Uang yang sama bila disetor ke lembaga pengelola tidak mengurangi pajak sepeser pun sampai PHK terjadi. Bagi perusahaan padat karya yang masih membayar PPh badan, selisih semacam ini ikut memengaruhi keputusan perusahaan.

Masih Menyisakan Lubang

Pilihan itu bisa terbuka. Pasal 248 hanya membolehkan iuran program pensiun yang dibayar pemberi kerja diperhitungkan sebagai pesangon bila PHK terjadi karena usia pensiun. Namun Pasal 253 ayat (2) merumuskan tujuan dana cadangan secara kumulatif, yakni menjamin hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan selain usia pensiun dan belum diikut sertakan dalam program pensiun. Kata “dan” itu bisa dibaca sebagai pintu keluar, karena peserta dana pensiun berada di luar tujuan itu. Jika aturan turunan kelak membebaskan pekerja peserta dana pensiun dari kewajiban setoran, perusahaan tentu akan memilih cara yang memberikan keuntungan pajak.

Dana cadangan lalu tinggal menampung pemberi kerja yang sulit mendaftarkan pekerjanya ke program pensiun, kelompok yang justru paling rawan gagal bayar. Jalur itu kian menarik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139 dan 164/PUU-XXIII/2025 membolehkan manfaat pensiun sukarela yang dibayar terbentuk dari uang pesangon sekaligus sebagai pesangon peserta.

Sisi pekerja juga menyisakan lubang. PP 68/2009 dan PMK 16/PMK.03/2010 sudah mengenal pengelola dana pesangon tenaga kerja, tetapi mendefinisikannya sebagai badan yang ditunjuk pemberi kerja, bukan pemerintah. Pesangon kemungkinan keluar lewat dua pintu karena dana terkumpul belum tentu cukup dan kekurangannya tetap kewajiban pengusaha. Siapa yang memotong PPh Pasal 21, dan bagaimana tarif berlapis 0% hingga 25% dihitung agar lapisan nol persen tidak terpakai dua kali? Tanpa jawaban tertulis, koreksi pemeriksaan tinggal menunggu waktu.

Hasil pengembangan dana pun belum punya alamat. Jika dana tetap milik pengusaha, imbal hasilnya semestinya penghasilan perusahaan. Namun bila lembaga pengelola berstatus unit pemerintah yang bukan subjek pajak, sementara dana ribuan pemberi kerja dihimpun dalam satu wadah, porsi tiap pemberi kerja sulit dilacak.

Sebagian pihak akan menjawab bahwa tidak ada yang dirugikan, sebab pesangon tetap dapat dibiayakan ketika dibayar. Secara nominal benar. Namun pajak yang dibayar hari ini atas dana yang dikunci bertahun-tahun di lembaga negara adalah ongkos modal yang ditanggung pemberi kerja.

Keberatan lain datang dari sisi penerimaan negara, dan itu justru bisa diatasi dengan desain. Setoran boleh menjadi biaya, sedangkan dana yang kembali ke pengusaha wajib diakui sebagai penghasilan pada tahun diterima. Dengan begitu yang bergeser hanya waktu pengakuan, bukan besarnya pajak, seperti pola yang lama berlaku bagi cadangan imbalan kerja.

Aturan turunan dana cadangan pesangon karena itu perlu disusun bersama Kementerian Keuangan. Status hukum setoran harus ditetapkan tegas, sebab status itulah yang menentukan pajaknya. Bila setoran melekat penuh pada hak pekerja, perlakuannya dapat mengikuti iuran jaminan sosial. Bila tetap titipan yang bisa kembali, kesetaraan dengan dana pensiun hanya tercapai lewat tambahan pengecualian dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. Jalurnya panjang, tetapi lebih jelas daripada membiarkan pengusaha menebak. PMK 16/PMK.03/2010 perlu diperbarui agar lembaga pengelola diakui sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan pembayaran dua pintu dihitung sebagai satu kesatuan.

Dana cadangan pesangon lahir dari pengalaman pahit pekerja yang pulang tanpa haknya. Sayang bila niat baik itu tersandung bukan oleh pengusaha nakal, melainkan oleh undang-undang perpajakan dan undang-undang ketenagakerjaan yang tidak saling menyapa. Waktu hingga Oktober 2027 cukup untuk mempertemukan, dimulai sekarang.

Sumber : Harian Kontan Jumat 20 November 2026 hal 15


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp WA only