Jakarta. Belanja perpajakan atau tax expenditure yang disiapkan pemerintah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp 632 triliun. Angka tersebut memunculkan sorotan, terutama terkait efektivitas dan ketepatan sasaran insentif di tengah masih rendahnya rasio penerimaan perpajakan RI.
Dalam APBN 2027, belanja perpajakan tersebut meningkat 9,6% dibandingkan proyeksi tahun ini sebesar Rp 576,4 triliun. Artinya, dalam satu tahun belanja tersebut naik sekitar Rp 55,6 triliun.
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menyoroti komposisi belanja perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Salah satunya, belanja perpajakan dari sektor PPN pada 2027 yang diproyeksi Rp 413 triliun atau sekitar 65,3% dari total belanja perpajakan.
Namun, berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, sebagian besar manfaat pembebasan PPN pada empat sektor utama justru dinikmati kelompok masyarakat atas atau desil 6 hingga desil 10.
Sebab itu, lanjut Ariawan, pemerintah perlu mengevaluasi belanja perpajakan baik fasilitas maupun besarannya. Pemerintah bisa memulai melalui evaluasi fasilitas yang terbukti tidak tepat sasaran atau tidak efektif.
Namun, jika pembebasan PPN dipersempit, masyarakat miskin perlu mendapatkan kompensasi langsung agar tidak menanggung tambahan beban.
Sumber : Harian Kontan Jumat 20 November 2026 hal 2

WA only
Leave a Reply