JAKARTA. Pemerintah didesak segera menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada 2027 untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah. Pasalnya, batas PTKP yang tidak berubah selama sekitar satu dekade dinilai makin tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat.
Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, penyesuaian PTKP sudah mendesak karena masyarakat berpenghasilan relatif rendah masih harus menanggung pajak penghasilan di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok. “PTKP itu harus naik, karena kita udah 10 tahun tidak naik,” ujar Telisa dalam diskusi Meja Redaksi B-Universe, yang membahas kinerja penerimaan pajak menjelang akhir 2026.
Menurut Telisa, batas PTKP yang berlaku saat ini membuat sebagian pekerja dengan penghasilan sekitar Rp5 juta per bulan masih terkena kewajiban pajak, meskipun ruang keuangan rumah tangganya terbatas. Kondisi tersebut dinilai makin memberatkan ketika masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pengeluaran lainnya.
Ia menilai, pemerintah perlu menjadikan penyesuaian PTKP sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga. “PTKP katanya masih dikaji. Nah, itu kita menunggu banget. Mudah-mudahan 2027 PTKP itu sudah yang baru bisa diterapkan,” kata dia. Menurut dia, kebijakan perpajakan tidak semestinya hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.
Desakan tersebut muncul ketika perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat, tetapi manfaatnya dinilai belum merata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026, dengan konsumsi rumah tangga meningkat 5,04%. Namun, Telisa mengingatkan bahwa indikator makro yang positif belum tentu mencerminkan perbaikan daya beli seluruh kelompok masyarakat.
Telisa menyoroti perbedaan kondisi keuangan antarkelompok pendapatan. Menurut dia, data simpanan menunjukkan kelompok dengan tabungan Rp100 juta ke bawah cenderung mengalami tekanan, sedangkan simpanan bernilai di atas Rp5 miliar justru tumbuh tinggi. “Jadi, memang yang di kelas atasnya ini yang menopang kita. Secara agregat itu kelihatan bagus semua. Padahal yang menengah bawahnya mengalami perlambatan atau penurunan,” ujar dia.
Hadapi Tantangan
Di sisi lain, pemerintah masih menghadapi tantangan memenuhi target penerimaan pajak. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun, atau 76,2% dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Telisa mengingatkan, kebutuhan meningkatkan penerimaan tidak boleh membuat pemerintah terus membebani kelompok masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas.
Karena itu, Telisa mendorong pemerintah mengalihkan prioritas penggalian penerimaan kepada wajib pajak berpenghasilan tinggi, korporasi yang memperoleh keuntungan besar, serta pihak-pihak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut dia, penguatan administrasi melalui Coretax dan optimalisasi pajak digital juga dapat membantu memperluas penerimaan tanpa harus terus menambah tekanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh.
Telisa berharap penetapan kebijakan perpajakan 2027 dilakukan secara lebih seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan penerimaan negara, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian PTKP, menurut dia, dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk meringankan beban pekerja sekaligus menjaga konsumsi domestik di tengah tekanan biaya hidup.
Sumber : investor.id

WA only
Leave a Reply