Para pemimpin kelompok negara G20 menyetujui perjanjian bersejarah berupa pengenaan pajak minimum 15% terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan adanya perjanjian itu, perusahaan raksasa seperti Apple dan Alphabet (induk usaha Google) yang selama ini memarkir labanya di negara-negara berpajak rendah, tak akan lolos. Ketentuan yang didukung oleh hampir 140 negara ini dapat menambah penerimaan pajak global senilai US$ 150 miliar per tahun.
Perjanjian pajak minimum korporasi global sebesar 15% disepakati dalam pertemuan puncak KTT G20 di Roma, Italia, Sabtu (30/10) waktu setempat. Persetujuan besar lain yang disepakati menjelang pertemuan puncak iklim COP26 adalah membatasi pemanasan global 1,5 derajat Celsius, menyepakati rencana aksi tentang pembatasan penggunaan batu bara, tapi gagal menyetujui target emisi nol.
“G20 menyetujui perjanjian bersejarah yang akan mengenakan pajak minimum 15% terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Perjanjian ini akan mengakhiri aksi berlomba-lomba mengenakan pajak korporasi terendah yang sangat merugikan,” tutur Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, dalam pernyataannya.
Perjanjian pajak minimum korporasi sudah didukung hampir 140 negara di seluruh dunia. Perjanjian ini akan mengakhiri praktik yang selama ini dilakukan korporasi besar, semacam Apple dan Alphabet -induk usaha Google. Mereka selalu memarkir perolehan labanya di negara-negara yang mengenakan rezim pajak rendah.
Hampir 140 negara yang mendukung pajak minimum 15% tersebut menguasai lebih dari 90% PDB global. Reformasi pajak korporasi ini pertama kali diusulkan pada 2017. Persetujuannya mendapatkan dorongan kuat setelah didukung Presiden AS Joe Biden. Setelah sekarang disetujui, beleid itu akan diberlakukan mulai 2023.
Namun penerapannya hampir dipastikan mundur karena setiap negara harus meratifikasinya dalam undang-undang domestik. Di AS, Biden dipastikan mendapatkan penolakan keras dari para korporasi maupun Kongres. “Besar kemungkinan implementasi perjanjian tersebut molor.
Masalahnya ada dalam detail, karena seluruh aspek implementasinya harus dituntaskan dan harus disetujui oleh masing-masing parlemen negara,” ujar Giuliano Noci, profesor strategi dari sekolah bisnis Politeknik Milan, kepada AFP.
Pilar pertama dari perjanjian pajak ini adalah akan memajaki perusahaan-perusahaan di mana saja mereka mendapatkan laba, tidak hanya di kantor pusat mereka berada. Inilah hal yang ditentang keras oleh Kongres AS.
Reformasi pajak tersebut akan menyasar seluruh raksasa internet, termasuk Google, Amazon, Facebook, dan Apple. “Jika sampai AS menarik diri dari perjanjian ini, berarti perjanjian ini akan menemui kegagalan,” tambah Noci.
Ia memperkirakan Kongres akan memberikan persetujuan. Karena sikap terhadap perusahaan-perusahaan teknologi tersebut sudah sangat berubah dalam beberapa tahun terakhir.
Tambahan Penerimaan
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menegosiasikan perjanjian ini menyatakan, tarif pajak korporasi global minimum 15% dapat menambah penerimaan pajak global US$ 150 miliar per tahun.
Sekitar 100 perusahaan multinasional yang melaporkan pendapatan tahunan lebih dari 20 miliar euro akan dipotong pajak tersebut. Uangnya akan diredistribusikan ke negara-negara di mana mereka beroperasi.
Namun, kesepakatan tarif pajak minimum 15% itu dikritik kurang besar oleh kebanyakan negara berkembang. Karena tarif pajak global saat ini rata-rata sebesar 22%, itu pun jauh di bawah rata-rata 50% pada 1985.
Argentina, misalnya, mendesak tarif pajak korporasi sebesar 21%, bahkan 25%. “Karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu sudah menjadi racun paling mematikan dari globalisasi,” ujar Menteri Perekonomian Argentina, Martin Guzman.
Tapi Argentina akhirnya tetap ikut ke dalam perjanjian tersebut. Namun Kenya, Nigeria, Sri Lanka, dan Pakistan menyatakan masih pikir-pikir.
“Perjanjian ini memang dinegosiasikan juga dengan negara-negara berkembang dan hasilnya cukup mencerminkan bagian paling besar dari yang mereka inginkan. Tapi kenyataan juga bahwa terjadi kompromi,” ujar Pascal Saint-Amans, kepala kebijakan pajak OECD dan salah seorang arsitek reformasi pajak tersebut.
Berdasarkan versi final perjanjian, negara-negara kecil akan mendapatkan bagian penerimaan dari redistribusi pajak perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tahunan 250.000 euro per tahun. Sementara bagi negara-negara kaya, ambang batasnya adalah satu juta euro per tahun, alias negara-negara kaya akan lebih diuntungkan.
Kesepakatan Iklim
Sementara itu, draf final komunike G-20 menunjukkan bahwa para pemimpin negara berkomitmen terhadap sasaran kunci membatasi pemanasan global jadi 1,5 derajat Celsius dan berjanji akan mengeluarkan rencana aksi terhadap penggunaan batubara.
Janji-janji dari kelompok negara yang menyumbang hampir 80% emisi karbon ini dipandang krusial bagi berhasil atau gagalnya pertemuan puncak iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, mulai Senin (1/11) ini.
Draf final komunike itu menyebutkan bahwa para pemimpin setuju untuk menegakkan komitmen-komitmen utama yang disetujui dalam Pakta Paris 2015.
“Menjaga pemanasan 1,5 derajat itu akan mengharuskan aksi-aksi nyata dan efektif serta komitmen dari seluruh negara, betapa pun berbeda pendekatannya,” bunyi komunike tersebut.
Komunike menyatakan, para pemimpin negara-negara AS, Tiongkok, India, Rusia, plus UE, menyerukan rencana aksi nasional nyata, yang menyelaraskan ambisi jangka panjang dengan sasaran-sasaran jangka menengah dan jangka pendek. Juga dengan dukungan serta kerja sama internasional.
Tapi kalangan pakar mengatakan, pencapaian target 1,5 derajat itu mengharuskan pemangkasan emisi global hampir separuhnya pada 2030 dan nol bersih pada 2050. Sementara dalam komunikenya G-20 tidak menyebutkan tahun pasti, hanya berbicara mencapai sasaran nol bersih pada sekitar pertengahan abad ini.
Para pemimpin juga setuju mengakhiri pendanaan untuk pembangkit listrik baru tenaga batu bara, yang terus saja bertambah jumlahnya, pada akhir 2021.
Grup kampanye iklim Greenpeace mengecam komunike tersebut lemah dan tidak memiliki visi serta ambisi. Para pemimpin G-20 disebut gagal memenuhi momentum.
“Jika (pertemuan) G-20 ini menjadi pembuka bagi COP26, berarti para pemimpin dunia telah mengacaukan janji-janjinya,” ujar Direktur Eksekutif Greenpeace Jennifer Morgan.
Friederike Roder, direktur senior lembaga antikemiskinan Global Citizen, berpendapat pertemuan G-20 ini hanya menghasilkan langkah-langkah setengah jadi, bukannya aksi-aksi konkret.
Tapi Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, terlalu dini untuk mencoret kemungkinan berhasilnya pertemuan di Glasgow. Hampir 200 negara akan hadir di COP26. Sebagian besar pemimpin yang hadir di Roma, termasuk Presiden AS Joe Biden, juga akan datang ke Glasgow.
PM Italia Mario Draghi, selaku tuan rumah pertemuan G-20, bersama Pangeran Charles dan Paus Fransiskus meminta seluruh pemimpin G-20 untuk berpikir besar.
Presidensi 2022
Sementara itu, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai presidensi atau keketuaan G20 pada KTT G20 ke-16 di Roma, Italia, Minggu (31/10).
Indonesia meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia dan untuk pertama kalinya akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022.
Perdana Menteri Italia, Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Presiden Jokowi mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 pada 2021.
“Saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 pada 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 pada 2022,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menjelaskan, presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger.
Menurut Presiden, pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.
Presiden secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022.
“Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih,” tandas Presiden.
Indonesia semula ditetapkan sebagai presidensi G20 pada 2023. Namun, para kepala negara/pemerintahan yang hadir pada KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi, 21-22 November 2020 setuju menetapkan Indonesia sebagai keketuaan G20 pada 2022.
India yang semula direncanakan menjadi ketua pada 2022, bergeser ke 2023, disusul Brasil pada 2024. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pemimpin G20 menilai Indonesia lebih siap menjadi tuan rumah KTT G20 ke-17 dibandingkan India.
Menurut Presiden Jokowi, manfaat keketuaan G20 Indonesia untuk jangka pendek antara lain penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu orang, meningkatkan PDB nasional senilai Rp 7,43 triliun, dan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai 1,5 kali lebih besar dibandingkan penyelenggaraan IMF-WB AMs 2018 di Bali.
Manfaat lainnya yaitu menghidupkan kembali sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi, khususnya di Bali. Itu belum termasuk berbagai manfaat lainnya, seperti besarnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.
G20 berisikan negara-negara dengan ekonomi terbesar. Jika ditotal, ekonomi negara-negara G20 mencapai 90% dari produk dunia bruto, 80% perdagangan dunia, 2/3 populasi dunia, dan separuh luas lahan di bumi.
Tiap anggota G20 diwakili kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral. Tiap tahun, salah satu anggota dari grup yang digilir mendapat kesempatan menjadi ketua G20. Anggota G20 yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, RRT, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Indonesia menjadi anggota G20 sejak forum internasional itu dibentuk pada 1999. Saat itu, Indonesia tengah menjalani tahap pemulihan setelah diterpa krisis ekonomi 1997-1998.
Indonesia dinilai sebagai emerging economy yang memiliki ukuran dan potensi ekonomi sangat besar di kawasan Asia. Indonesia hadir dalam G20 mewakili kelompok negara berkembang, kawasan Asia Tenggara, dan dunia Islam.
Bahas Situasi Dunia
Saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Minggu (31/10), Presiden Jokowi membahas sejumlah isu politik dunia, di antaranya perkembangan Afghanistan.
Presiden Jokowi membeberkan upaya yang sedang dilakukan Indonesia untuk mencoba membantu Afghanistan. Presiden Jokowi juga membahas isu perubahan iklim.
Presiden Jokowi menegaskan, komitmen Indonesia sangat jelas dan konsisten. Pemenuhan nationally determined contributions atau NDC Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Ketika banyak negara masih terus mengalami kebakaran hutan yang hebat, kebakaran hutan di Indonesia justru berkurang 82%.
“Deforestasi mengalami angka terendah dalam 20 tahun. Rehabilitasi mangrove akan mencapai 600 ribu ha dalam tiga tahun,” tutur Presiden.
Presiden Jokowi pun membahas isu kesehatan, termasuk rencana dunia membahas Pandemic Treaty. Dalam pembahasan mengenai isu kesehatan, Indonesia menyampaikan kekhawatiran diskriminasi terhadap beberapa jenis vaksin yang dilakukan Uni Eropa.
Secara singkat, Presiden mendorong agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA segera diselesaikan. Apalagi perundingan tersebut sudah berlangsung selama lebih dari lima tahun.
Atasi Perubahan Iklim
Saat berbicara pada KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (30/10), Presiden Jokowi mengemukakan, upaya negara-negara anggota G20 dapat menjadi contoh kerja sama penanganan perubahan iklim.
Presiden menjelaskan, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.
Presiden Jokowi mengungkapkan, deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia pun telah melakukan rehabilitasi 3 juta ha lahan kritis pada 2010-2019.
Indonesia, kata Presiden Jokowi, telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya pada 2030 dan Net Zero pada 2060 atau lebih cepat.
Kawasan Net Zero mulai dikembangkan, termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 ha yang menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) dan menghasilkan green product.
Perbedaan Pandangan
Pemanasan global menjadi topik pembahasan menjelang KTT yang akan diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal perubahan iklim.
Kelompok G20, yang antara lain mencakup Brazil, China, India, Jerman, dan Amerika Serikat, membuang sekitar 80% gas rumah kaca secara global.
Pertemuan puncak yang berlangsung akhir pekan ini dianggap sebagai batu loncatan penting menuju KTT iklim PBB COP26 yang diikuti hampir 200 negara.
COP26 akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, dan dihadiri hampir 200 negara. Sebagian besar para pemimpin G20 yang hadir pada pertemuan Roma akan langsung terbang ke Glasgow untuk mengikuti KTT tersebut.
Berdasarkan perjanjian, negara-negara kaya akan menyediakan dana US$ 100 miliar (sekitar Rp1,4 kuadriliun) per tahun mulai 2020 untuk membantu mereka mengatasi dampak pemanasan global
Ancam Ekonomi Dunia
Di pihak lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan empat aspek yang menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi dunia dari dampak pandemi Covid-19, yakni akses vaksin, inflasi, krisis energi, dan disrupsi suplai komoditas.
“Keempat aspek tersebut disoroti sejumlah negara G20 dalam KTT G20 di Roma,” ujar Menkeu dalam konferensi pers terkait pertemuan G20 secara daring di Jakarta, Minggu (31/10).
Sri Mulyani menjelaskan, akses terhadap vaksin Covid-19 belum merata di seluruh dunia, mengingat masih ada negara yang tingkat vaksinasinya kurang dari 3%, seperti negara-negara di Afrika.
“Terlebih lagi, rata-rata vaksinasi di negara-negara miskin baru 6% dari jumlah penduduknya, sedangkan negara-negara maju sudah di atas 70%, bahkan mendekati 100% dan telah melakukan boosting vaksin Covid-19,” ujar dia.
Selain itu, menurut Menkeu, pemulihan ekonomi yang cepat menyebabkan tingginya permintaan terhadap komoditas. Namun, ada negara yang tidak siap memenuhi kebutuhan tersebut sehingga terjadi kenaikan harga komoditas atau inflasi.
Ketidaksiapan itu, kata Sri Mulyani, dapat berupa adanya disrupsi suplai di pelabuhan, seperti tidak adanya supir yang mengangkut barang. Akibatnya, bahan baku tidak dapat dikirim dan tidak bisa diproduksi oleh industri.
Menkeu menambahkan, krisis energi juga terjadi karena investasi di bidang energi, terutama energi tak terbarukan (non renewable energy)sudah merosot tajam. Padahal, permintaan terhadap energi melonjak seiring pemulihan ekonomi dan memasuki musim dingin.
G20, menurut Sri Mulyani, bakal membentuk join finance health taskforce antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan di negara-negara anggota G20. Taskforce akan dipimpin menkeu Indonesia dan Italia.
Dukungan bagi RI
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah pemimpin negara telah menyampaikan dukungan kepada Indonesia yang akan memegang presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Airlangga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara pada hari pertama KTT G20 Roma, Sabtu (30/10).
Dalam pertemuan dengan PM Australia, Scott Morrison, Indonesia dan Australia sepakat mengusulkan pembahasan mengenai ekonomi digital untuk diangkat dalam forum G20 pada presidensi Indonesia mendatang.
“Bullying (perundungan) di media sosial, misalnya, akan diatur para platform secara bertanggungjawab dan seimbang,” ujar Airlangga yang mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian KTT G20 di La Nuvola, Roma
Airlangga mengatakan, dukungan juga datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Bersama Presiden Macron, Presiden Jokowi membahas rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Presiden Jokowi meminta akselerasi pembentukan IEU-CEPA dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Akselerasi itu juga diharapkan mampu meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. “Nah, tentu sebagai presidensi G20, Indonesia diharapkan memiliki daya tawar tinggi,” tutur Airlangga.
Dia menambahkan, pada pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Jokowi juga membahas akselerasi rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki (IT-CEPA).
Akselerasi tersebut diharapkan dapat mengembalikan pasar besar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia di Turki yang sebelumnya menurun.
Strategi Vaksinasi
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengungkapkan, para pemimpin negara-negara G20 sepakat mendukung strategi vaksinasi global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam mengatasi krisis kesehatan dan keuangan di berbagai negara akibat pandemi Covid-19.
Kesepakatan itu dicapai dalam KTT G20 yang dihadiri Presiden Jokowi di Splendide Royal, Roma, Italia, Sabtu (30/10) waktu setempat.
Pada pertemuan itu, menurut Retno, Presiden Jokowi mengusulkan beberapa langkah. Pertama yaitu membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial.
Tak kalah penting, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara-negara G20 meningkatkan peran perempuan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa. Indonesia sebagai bagian dari G20 menempatkan UMKM sebagai sendi utama perekonomian.
“Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional,” ujar Presiden Jokowi saat berpidato pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10) waktu setempat.
Presiden Jokowi adalah salah satu dari empat pembicara yang diundang, selain PM Italia, Mario Draghi, Ratu Maxima dari Belanda, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel.
Menurut Presiden Jokowi, 64% pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan. Dengan demikian, bagi negeri ini, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. UMKM pun menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi.
Presiden Jokowi mengatakan, G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata, di antaranya meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan.
Untuk mencapai tujuan itu, menurut Jokowi, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Indonesia mengalokasikan US$ 17,8 miliar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedikitnya 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini.
Indonesia juga meluncurkan US$ 1,1 miliar bagi Program Produktif Usaha Mikro. Sekitar 63,5% di antaranya diterima pengusaha perempuan. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.
Presiden Jokowi memaparkan, hingga kini terdapat 10,4 juta lebih nasabah dengan total pembiayan US$ 1,48 miliar. Kredit bermasalah (non performing loan/NPL)-nya sangat rendah, hanya 0,1%. Hal tersebut membuktikan kemampuan para pengusaha perempuan yang mumpuni dalam mengelola dana.
Aksi nyata kedua, kata Jokowi, yaitu mendukung transformasi ekonomi UMKM. Digitalisasi adalah key enabler. Lokapasar atau e-commerce menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa pandemi dengan nilai yang akan mencapai US$ 24,8 miliar tahun ini.
“Selama pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54% UMKM perempuan,” tegas dia.
Presiden menambahkan, berbagai langkah strategis tersebut telah membawa hasil nyata, yakni ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% pada kuartal II-2021. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran mulai menurun dan nilai ekspor tumbuh 37,7%.
“Dengan terus membaiknya situasi pandemi di Indonesia, positivity rate di bawah 1%, vaksinasi dosis pertama mencapai 53,62%, dan vaksinasi dosis lengkap mencapai 31,50%, insya Allah pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan,”
Sumber : Investor – Senin, 01 November 2021
WA only
Leave a Reply