NEWS
-

Pemerintah Beri Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun untuk Investor PFII, Apa Saja?
Pemerintah bersama Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Komisi XI DPR RI resmi menyepakati pemberian berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di PFII. Salah satu insentif yang diatur adalah fasilitas perpajakan yang dapat diberikan hingga 50 tahun untuk kegiatan usaha tertentu. Aturan insentif ini sudah disepakati dalam pengambilan persetujuan […]
-

Kemenkeu Tegaskan Insentif Pajak di Pusat Finansial Tetap Mengacu ke Global Minimum Tax
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa insentif pajak untuk entitas usaha yang masuk ke Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan tetap mengacu ke rezim pajak minimum global alias global minimum tax (GMT). Untuk diketahui, berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang telah selesai dibahas oleh Komisi XI DPR, pelaku usaha sektor keuangan, penunjang sektor keuangan, maupun di luar sektor […]
-

Ditjen Pajak Siap Buka Data Tax Ratio di Hadapan DPR
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bakal meningkatkan transparansi data perpajakan dengan membuka data agregat yang dapat dimanfaatkan untuk analisis tanpa mengungkap identitas wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, data yang akan dipublikasikan nantinya mencakup berbagai variabel yang memungkinkan penyusunan dynamic modelling berbasis data mikro dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas wajib […]
-

Purbaya: Wajib Pajak Patuh Tak Perlu Resah
JAKARTA. Pemerintah meminta masyarakat tidak khawatir dengan penerapan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Pemerintah meminta wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya tidak khawatir lantaran otoritas hanya berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut dilakukan pemerintah di bawah petunjuk pelaksanaan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan pada 16 Juli 2026. Melalui surat […]
-

Kaum Tajir Kian Susah Pendam Duit dari Pajak
Ditjen Pajak rilis aturan yang memungkinkan pemerintah dapat informasi kekayaan wajib pajak Ruang gerak wajib pajak super kaya akan semakin sempit. Pasalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan kini memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jika sebelumnya permintaan data lebih identik dengan lembaga keuangan seperti perbankan, kini kewenangan tersebut juga mencakup penyedia jasa […]
WA only