NEWS
-
Catat! Pelunasan Pajak Kini jadi Syarat Persetujuan RKAB Minerba
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM sepakat untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). “Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri, mulai perpanjangan tahun berikutnya RKAB akan mensyaratkan kewajiban tax clearance,” ujar Direktur Jenderal Pajak […]
-
Bos Pajak Panggil 200 Pengusaha Imbas Manipulasi Pajak Sawit
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis di sektor kelapa sawit. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan sosialisasi ini sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru. DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Fitur Pembayaran Pajak Lewat QRIS
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian pengembangan kanal QRIS […]
-
Apa Bedanya Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik pada Coretax?
Melalui coretax system, wajib pajak bakal memerlukan tanda tangan elektronik dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban pajak secara elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini bisa dibuat dengan kode otorisasi dari Coretax DJP atau sertifikat elektronik. Apa perbedaan keduanya? Pada prinsipnya, ada 2 jenis tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak […]
-
Ditjen Pajak Akan Perluas Pembayaran Pajak via QRIS, Efektif Dongkrak Penerimaan?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian pengembangan […]
WA only