JAKARTA. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Adapun tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan/atau audit tersebut akan diatur lebih lanjut melalui […]

JAKARTA. Wajib pajak diharuskan melaporkan setiap tempat kegiatan usahanya untuk diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Kewajiban tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Sesuai dengan ketentuan, kewajiban pelaporan tempat kegiatan usaha (TKU) harus dilakukan maksimal 1 bulan setelah pendirian TKU. “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling […]

JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 turut mengatur sejumlah larangan bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak (pihak lain). Larangan tersebut pada dasarnya serupa dengan ketentuan yang berlaku bagi konsultan pajak dalam memberikan jasanya. Larangan ini penting diperhatikan karena pelanggaran terhadapnya bisa berujung pada pembekuan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT). “Ketentuan mengenai […]