NEWS
-

Klaim Asuransi Bukan Objek PPh, Laporkan di Lampiran 2 Bagian B SPT OP
JAKARTA. Kring Pajak menegaskan penghasilan atas klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh bukan merupakan objek pajak sehingga dimasukkan pada Lampiran L-2 bagian B SPT Tahunan. Penjelasan dari contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut merespons cuitan warganet yang mengaku SPT-nya lebih bayar dikarenakan adanya bukti potong dari perusahaan asuransi […]
-

OPINI: Pajak di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
JAKARTA. Krisis ekonomi global terus menghantui perekonomian dunia. Pemicunya goncangan ekonomi global disebabkan lonjakan harga minyak (harga minyak mentah sekitar US$99,64 per barel) dan energi serta rantai pasokan disebabkan perang Iran-Israel. Persoalan ini menjadi penyebab inflasi yang tinggi, negara-negara barat terus menaikkan anggaran pertahanan hal ini yang menyebabkan stagflasi. Bahkan wilayah timur tengah mengalami risiko […]
-

Naikkan Tax Ratio, DJP Pantau Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan meningkatkan rasio perpajakan (tax rasio) dengan memperketat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mencontohkan fiskus akan memperkuat pengawasan pembayaran pajak bulanan atau pembayaran masa. Menurutnya, sebagian besar penerimaan pajak berasal dari pembayaran masa atau rutin tiap bulan. “Kami terus mencoba supaya […]
-

Tingkat Kemenangan DJP dalam Tangani Kasus Sengketa Pajak Menurun
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) tercatat telah menangani 14.360 kasus sengketa pajak, baik banding maupun gugatan, pada tahun 2025. Berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2025, tingkat kemenangan DJP dalam menangani sengketa pajak tersebut hanya 37,50%. Tingkat kemenangan itu lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan pada 2025 sebesar 46,00%. “Realisasi atas indikator kinerja ini tidak dapat mencapai […]
-

Simak! Ini 8 Rencana Aksi DJP terkait Penegakan Hukum Pajak 2026
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan 8 rencana aksi untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan penagihan pada 2026. Pertama, DJP akan terus mengembangkan multidoor approach untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan penagihan. Dengan multidoor approach, penegakan hukum dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan berbagai instrumen umum yang tersedia. “Mengembangkan prinsip multidoor approach, melalui penggalangan kerja sama dengan […]
WA only