NEWS

  • Cegah Kebocoran Pajak Restoran dan Hotel, Pemkot Andalkan Tapping Box

    Cegah Kebocoran Pajak Restoran dan Hotel, Pemkot Andalkan Tapping Box

    Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasang 21 unit alat perekam transaksi (tapping box) untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha restoran, rumah makan, kafe, dan hotel. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Siswadi mengatakan pemasangan tapping box bertujuan memastikan seluruh transaksi yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tercatat […]

  • Jangan Terlewat, Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang Juli 2026

    Jangan Terlewat, Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang Juli 2026

    Terdapat beragam peraturan perpajakan yang terbit sepanjang Juli 2026. Salah satu peraturan baru yang menyedot perhatian adalah persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan. Peraturan baru tersebut menjadi sorotan karena mensyaratkan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai syarat agar pihak lain (selain konsultan dan keluarga) dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Syarat SKT ini merupakan klausul baru […]

  • DJP: E-Commerce Akan Kembalikan Pajak Pedagang yang Terlanjur Dipungut

    DJP: E-Commerce Akan Kembalikan Pajak Pedagang yang Terlanjur Dipungut

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan, akan mengembalikan pajak para pedagang online yang terlanjut dipungut oleh e-commerce, pasca pemberlakuan pungutan sejak 1 Agustus 2026. Pengembalian ini dilakukan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk membatalkan skema pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online itu per hari ini, Rabu (5/8/2026). “PPh Pasal […]

  • DJP: Tidak Ada Penugasan Babinsa Berburu Pajak Masyarakat

    DJP: Tidak Ada Penugasan Babinsa Berburu Pajak Masyarakat

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah keterlibatan langsung aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengumpulan data perpajakan hingga pemeriksaan. Keterlibatan aparat hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan […]

  • Ada Perubahan KJS Pajak, DJP Hapus Kode 520 dan 521 untuk PBB-P5L

    Ada Perubahan KJS Pajak, DJP Hapus Kode 520 dan 521 untuk PBB-P5L

    Ditjen Pajak (DJP) menghapus sejumlah kode jenis setoran (KJS) pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2026. KJS yang dihapus itu berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan mineral dan batu bara (minerba), pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan panas bumi, dan sektor lainnya (PBB-P5L). “Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian ketentuan pembayaran […]

WhatsApp WA only