NEWS
-

Staf Menkeu Sebut Skema Insentif Pajak Indonesia Belum Mengikuti Ekonomi Digital
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan Yon Arsal menyoroti desain insentif pajak Indonesia yang masih banyak bertumpu pada struktur ekonomi tradisional, sementara perekonomian global terus bergerak menuju era digital. Yon mengatakan perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah dalam merancang skema insentif pajak yang relevan dengan perubahan struktur bisnis. Menurutnya, bisnis saat ini dapat […]
-

Tagihan Pajak Kini di Coretax, WP Diminta Rutin Mengecek
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak untuk senantiasa mengecek akun coretax masing-masing guna memantau status tagihan pajak yang disampaikan. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (14/9/2026). Dengan diimplementasikannya coretax, saat ini wajib pajak dapat mengecek surat tagihan pajak (STP) yang dikirimkan oleh DJP secara langsung melalui akun coretax milik […]
-

DJP Tegaskan Pencairan Restitusi Tetap Mengacu pada SOP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan Ditjen Pajak akan mencairkan restitusi sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan. Menurut Bimo, Ditjen Pajak (DJP) tidak dapat mencairkan restitusi tanpa mengacu pada standar operasional prosedur (standard operating procedure/SOP) yang sudah ditetapkan. “Jadi itu restitusi memang selektif, lebih terukur, lebih terencana, dan terarah sesuai dengan sektor yang […]
-

DJP Pastikan Restitusi Pajak Dilakukan Selektif dan Terukur
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dilakukan secara selektif dan terukur. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menahan restitusi pajak sejumlah perusahaan. “Restitusi itu memang secara selektif, lebih terukur, lebih terencana, terarah sesuai dengan sektor yang memang betul-betul patuh,” kata Bimo di Jakarta, […]
-

Optimalkan Penerimaan PBB dan BPHTB, Pemda Integrasikan Data Tanah
Pemkab Maros, Sulawesi Selatan meneken perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros guna meningkatkan integrasi dan pertukaran data pertanahan demi penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros M Ferdiansyah menilai integrasi data diperlukan untuk memperkuat pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Untuk itu, kerja sama dilakukan agar data objek pajak lebih akurat dan sesuai […]
WA only