Pemerintah dinilai perlu mengejar penerimaan pajak secara agresif jika ingin menurunkan defisit APBN 2027 ke 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut dinilai masih realistis.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mematok defisit sebesar 2,4% terhadap PDB. Target itu lebih rendah dibandingkan dengan outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberi catatan bahwa kendala terbesar dalam menurunkan defisit fiskal ke level 2,4% adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan peningkatan tajam penerimaan, khususnya perpajakan.
Adapun dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mampu tumbuh hingga 12,1% dari Rp2.310,8 triliun sebagaimana dalam outlook APBN 2026, menjadi Rp2.591,4 triliun dalam RAPBN 2027.
Menurut Yusuf, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut tergolong agresif karena melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi nominal. Pemerintah perlu mencapai tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak sebesar 1,4 untuk memenuhi target tersebut.
“Ini cukup ambisius jika tidak ada penyesuaian kebijakan tarif pajak baru, dan seluruh kenaikan murni diharapkan berasal dari perbaikan kepatuhan serta perluasan basis pajak,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/8).
Yusuf menilai jika penerimaan pajak tersendat maka opsi paling rasional bagi pemerintah demi menjaga defisit tetap di bawah batas adalah menahan atau bahkan memangkas belanja. Apabila opsi pahit ini yang diambil, roda perekonomian kembali akan menjadi korban.
Yusuf menginatkan risiko juga datang dari asumsi makro RAPBN 2027. Target nilai tukar rupiah misalnya yang pada level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS), inflasi 2,5%, yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9%, hingga asumsi harga dan lifting minyak bumi mensyaratkan iklim ekonomi global dan domestik yang ekstra kondusif.
Yusuf menilai melesetnya inflasi dan imbal hasil SBN ke level yang lebih tinggi dapat mempersempit ruang fiskal. Beban bunga utang dan subsidi berpotensi meningkat sehingga pemerintah memiliki ruang belanja yang lebih terbatas.
Dengan kondisi tersebut, target defisit 2,4% masih dapat dicapai. Namun, konsekuensinya dapat berupa tekanan terhadap konsumsi dan investasi apabila pemerintah memilih menahan belanja untuk mengompensasi kekurangan penerimaan.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman juga menilai target defisit 2,4% masih memungkinkan dicapai, meski pemerintah menghadapi tantangan besar.
Menurut Rizal, pemerintah sedang mengejar tiga sasaran sekaligus, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas program prioritas, dan menurunkan defisit.
Kunci pencapaiannya tetap berada pada penerimaan perpajakan. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki administrasi, serta menutup kebocoran penerimaan.
“Jika penerimaan tidak sesuai target sementara belanja prioritas sulit dikurangi, ruang fiskal akan makin sempit dan risiko penyesuaian belanja di tengah tahun menjadi lebih besar,” katanya.
Rizal menilai ukuran disiplin fiskal tidak cukup hanya dilihat dari rendahnya defisit. Pemerintah juga perlu memastikan tambahan belanja memberikan dampak terhadap produktivitas dan perekonomian.
“Disiplin fiskal seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah tambahan belanja menghasilkan additionality, produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja,” jelas Rizal.
Di sisi pembiayaan, pemerintah juga menurunkan target penarikan utang baru. Berdasarkan Postur RAPBN 2027, pembiayaan anggaran ditetapkan Rp671,2 triliun, turun 8,6% dibandingkan dengan outlook pembiayaan 2026 sebesar Rp734,3 triliun.
Target tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.
Penurunan kebutuhan pembiayaan sejalan dengan target defisit yang lebih rendah. Defisit 2027 dipatok Rp671,2 triliun, dibandingkan dengan outlook defisit 2026 sebesar Rp734,3 triliun.
Perbaikan juga terlihat pada keseimbangan primer. Pemerintah menargetkan defisit keseimbangan primer 2027 hanya Rp20,9 triliun, turun 86,3% dari outlook 2026 yang mencapai Rp152,1 triliun.
Sumber : ekonomi.bisnis.com
WA only
Leave a Reply