NEWS
-
Insentif Era GMT, RI Tunggu Rumusan Substance Based Tax Incentive OECD
Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) mengungkapkan saat ini Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang membahas perlakuan khusus atas substance-based tax incentive dalam rezim pajak minimum global. Analis Pajak Internasional DJSEF Melani Dwi Astuti mengatakan ketentuan baru mengenai substance-based tax incentive bakal menjadi landasan bagi Indonesia untuk menentukan bentuk insentif pajak ke depan. […]
-
Bank of America Rekomendasikan Alokasi 1%-4% ke Aset Kripto bagi Nasabah Kaya
Bank of America (BAC) mendorong nasabah di lini bisnis manajemen kekayaannya untuk mulai mempertimbangkan eksposur aset kripto dalam portofolio investasi. Dalam panduan terbaru, bank raksasa asal AS tersebut merekomendasikan alokasi 1%–4% ke aset digital, yang berlaku bagi nasabah platform Merrill, Bank of America Private Bank, dan Merrill Edge. Mulai Januari mendatang, tim strategi investasi bank ini juga […]
-
Ada 2 Opsi Registrasi NIK di Coretax, Pilih Sesuai Kategori WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul memberikan pendampingan kepada puluhan pegawai baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 14 November 2025 dalam rangka melakukan pendaftaran NPWP. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut dihadiri sebanyak 69 pegawai baru UMY yang belum memiliki NPWP. Kegiatan ini bertujuan untuk memandu para tenaga kependidikan UMY dalam melakukan registrasi wajib […]
-
Tak Aktivasi Akun Coretax, Apakah Status NPWP Jadi Tidak Aktif?
Wajib pajak yang tidak melakukan aktivasi akun coretax tidak menjadikan NPWP-nya berubah status menjadi tidak aktif. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan hal tersebut melalui Coretaxpedia. DJP menyebut aktivasi akun coretax bukan menjadi penentu apakah NPWP berstatus aktif atau nonaktif. Adapun aktivasi akun coretax dilakukan agar wajib pajak dapat mengakses layanan digital yang tersedia pada coretax. “Aktivasi […]
-
DJP dan MUI Sepakat Bentuk Gugus Tugas Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bertemu untuk berdialog soal perpajakan. Sebelumnya, sempat ramai soal Fatwa MUI yang melarang pemungutan pajak berulang pada bumi dan bangunan (PBB) yang dihuni. Mengutip dari unggahan @ditjenpajakri di platform Instagram, dialog konstruktif tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan […]
WA only