NEWS
-

WP Pilih Pecah Usaha dan Tahan Omzet Biar Bisa Pakai PPh Final UMKM
Kabar bahwa banyak wajib pajak memilih untuk memecah bisnis dan menahan omzetnya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun demi bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5% ternyata bukan isapan jempol semata. Hasil penelitian yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) memang menunjukkan kondisi demikian. Informasi ini menjadi salah satu sorotan media massa pada hari ini, Selasa (13/1/2026). Hal […]
-

Suap Pejabat Pajak Terbongkar, Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak Terancam
Terbongkarnya kembali dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memunculkan kekhawatiran baru terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan hukum, melainkan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Kekhawatiran tersebut menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penggeledahan […]
-

SMRA Berharap Efek Insentif Pajak
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat, PT Summarecon Agung Thk (SMRA) tetap mengagendakan pengembangan usaha pada tahun ini. Apalagi, manajemen SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026. Pemerintah memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 100% sepanjang 2026 […]
-

Kemenkeun Catat Total Insentif Pajak dan Kepabeanan pada 2025 Tembus Rp 570 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pajak dan cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi sarana pemberian insentif bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini tercermin dari besarnya alokasi belanja perpajakan dan kepabeanan sepanjang 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, belanja perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 530,3 triliun. Nilai […]
-

PPN DTP 100% untuk Rumah Tapak Buka Peluang Peningkatan Kinerja Asuransi Properti
Pemerintah memperpanjang kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% sepanjang 2026 untuk rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen), dengan batas atas nilai properti hingga Rp 5 miliar. Mengenai hal itu, Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman menilai perpanjangan insentif PPN DTP untuk rumah tapak dan apartemen akan berdampak positif dan bisa menjadi trigger […]
WA only