NEWS
-
Setoran Pajak Digital 2026 Sudah Rp 58,75 T, Ditjen Pajak Perkuat Pengawasan dan Perluas Basis
Dua hari setelah Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hashim Djojohadikusumo berpidato soal pajak ekonomi digital di Rapimnas Kadin, Ditjen Pajak menerbitkan rilis terkait perolehan pajak ekonomi digital itu. Dalam rilisnya, Sabtu (31/10/2026) Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memaparkan soal penerimaan pajak dari ekonomi digital mencakup perdagangan di marketplace, aset kripto, fintech, dan sistem pengadaan […]
-
Kenapa Transfer Bank Bisa Kena Pajak Digital? Cek Aturannya
Kebijakan pajak digital yang melibatkan sejumlah bank dalam sistem pembayaran transaksi luar negeri memunculkan pertanyaan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transfer uang. Masyarakat pun perlu mengetahui apakah pengiriman dana antarrekening akan ikut dikenai pajak setelah pemerintah menerapkan sistem baru tersebut. Keterlibatan bank dalam sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) bukan […]
-
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 58,75 Triliun hingga September 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun sejak 2020 hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), teknologi finansial (fintech), aset kripto, serta Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Kontribusi terbesar berasal dari pajak PMSE yang mencapai […]
-
Transaksi Digital Kena Pajak Mulai 9 November? Ini Kata DJP!
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan klarifikasi atas kabar pemungutan pajak melalui seluruh lembaga keuangan dan e-commerce mulai 9 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang dirancang untuk memungut PPN atas pemanfaatan BKP atau JKP […]
-
Pajak Digital Bakal Diperluas, Cek Transaksi yang Bakal Dipungut PPN
Pemerintah akan memperluas keterlibatan lembaga keuangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri pada November 2026. Perluasan ini dilakukan melalui penambahan penerbit atau issuer dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dengan demikian, kebijakan yang akan berlaku dalam waktu dekat ini bukan merupakan pemberlakuan jenis pajak baru maupun […]
WA only