NEWS
-
Penerimaan Pajak Sentuh Rp 1.035 Triliun, DJP: Momentum Ekonomi Harus Terus Dijaga
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.035,7 triliun pada semester I -2026. Penerimaan pajak sudah mencapai 43,9% dari target tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun, serta tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam upacara peringatan Hari Pajak 2026 pada Selasa […]
-
Data di Coretax Jadi Bekal DJP Perkuat Pengawasan dan Gakum
Ditjen Pajak (DJP) akan memanfaatkan data perpajakan yang makin lengkap dalam coretax system untuk memperkuat pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/7/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data perpajakan yang dihimpun melalui coretax kini makin solid sehingga dapat menjadi bekal bagi otoritas dalam meningkatkan […]
-
DJP Blokir Sertifikat Elektronik & Rekening 295 Penunggak Pajak Rp76 M
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali memblokir rekening dan menonaktifkan sertifikat elektronik terhadap 295 penunggak pajak. Total tunggakan para wajib pajak itu mencapai Rp76,2 miliar pada Juni 2026. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka Pekan Penagihan Serentak sebagai upaya penagihan aktif tahap lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Bali. […]
-
Kunjungi DJP, Timor Leste Pelajari Penerapan PPN di Indonesia
Otoritas Pajak Timor Leste (Timor-Leste Tax Authority/TLA) melakukan studi banding ke Ditjen Pajak (DJP) untuk mempelajari implementasi PPN pada 7-9 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari persiapan Timor Leste yang berencana menerapkan PPN dalam 1 tahun ke depan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP mendukung penuh upaya Timor Leste membangun sistem perpajakan yang lebih […]
-
DJPK: Target Penerimaan Pajak Daerah Tak Harus Langsung Sesuai Potensi
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menekankan bahwa pemda tidak memiliki kewajiban untuk langsung mematok target penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 UU HKPD. Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Catur Panggih Pamungkas menilai penetapan target pajak daerah seyogianya dilaksanakan secara terukur dan progresif, sejalan dengan […]
WA only