NEWS
-

Kejar Pajak Rp514 Triliun, Pemerintah Diminta Tak Bebani Dunia Usaha
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah tidak memberikan beban pajak berlebihan kepada pelaku usaha demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Andreas mengatakan kebijakan pajak harus menyeimbangkan fungsi penerimaan negara dengan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita harus juga melihat bahwa kebijakan fiskal itu terutama pajak itu mempunyai dua sisi, yang pertama […]
-

DPR: Kekurangan Target Pajak Rp 514 Triliun Tak Boleh Bebani Dunia Usaha
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan dalam upaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penerimaan negara dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan APBN hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.796,8 triliun atau tumbuh […]
-

Utang Indonesia Naik, Rupiah Melemah, dan Pajak Kurang Rp 514 Triliun, Bagaimana Kondisi Ekonomi?
Sejumlah data ekonomi yang beragam dan penuh dinamika menjadi sorotan dalam memandang seberapa kuat resiliensi ekonomi Indonesia. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus naik, rupiah mengalami pelemahan hingga menembus level Rp 18.200-an per dolar AS, sedangkan dari segi fiskal, setoran pajak terpantau kurang ratusan triliun rupiah. Tercatat, ULN Indonesia pada kuartal III 2026 menembus 458,9 […]
-

Kejar Setoran Pajak Rp514 T, Siapa yang Jadi Sasaran Ekstra DJP?
Pemerintah tengah berupaya mengejar kekurangan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp514 triliun dalam sisa waktu dua bulan terakhir. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau baru 76,2 persen dari target. Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun untuk memenuhi outlook akhir tahun yang […]
-

Subsidi Pajak untuk Restrukturisasi BUMN
Sejumlah transaksi restrukturisasi BUMN mendapat perlakuan pajak, termasuk PPh final 0% Pemerintah memberikan sejumlah keringanan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan restrukturisasi. Kebijakan ini ertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang ditekan Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak diundangkan pada 19 Oktober 2026. Insentif utama yang […]
WA only