NEWS
-
WNI di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari BelumTentu Jadi SPLN
Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak otomatis menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). WNI tersebut masih harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh. Sementara itu, persyaratan lebih lanjut diatur dalam PMK 18/2021. Status […]
-
Tax Ratio RI Naik ke 9,49%, MUC Sebut Peran Coretax dan Pajak Digital
Tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,49% terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal pada Januari-September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 8,58%. Kenaikan tax ratio tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan pajak. Direktur Eksekyutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, peningkatan penerimaan pajak turut didorong […]
-
PTKP Belum Naik Januari 2027, Kapan Pekerja Bisa Menikmati Keringanan Pajak?
Rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 belum akan berlaku pada Januari mendatang. Pemerintah masih membahas besaran kenaikan dan menyiapkan tahapan penetapannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan kenaikan PTKP belum rampung. Karena itu, kebijakan tersebut baru berpotensi diterapkan setelah Januari 2027. “Pembahasannya belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan […]
-
Airlangga Pastikan Kenaikan PTKP Tahun Depan: Mungkin Setelah Januari
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan diberlakukan 2027. Akan tetapi, pada Januari tahun depan rencana itu belum diterapkan. Kemungkinan besar kata Airlangga, rencana kenaikan PTKP mulai berlaku setelah Januari. Saat ini pemerintah terus mematangkan terkait rencana tersebut. “Terkait dengan PTKP itu akan diberlakukannya tahun depan […]
-
Bukan Pajak Baru, Ini 3 Skema Pemungutan Pajak Transaksi Digital RI
PEMERINTAH dikabarkan bakal melibatkan bank BUMN, bank swasta, fintech, hingga e-commerce dalam pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026. Kabar tersebut mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana perluasan pemungutan pajak digital dalam sebuah forum pada pekan lalu. “Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera […]
WA only