NEWS
-
Target Pajak Dinilai Perlu Dipangkas, Ekonom: Jangan Paksa Penerimaan Saat Daya Beli dan Bisnis Masih Lesu
Target penerimaan pajak pemerintah dinilai perlu disesuaikan dengan realitas ekonomi yang masih dibayangi lemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan aktivitas dunia usaha. Mempertahankan target yang terlalu tinggi justru berisiko mendorong tekanan terhadap wajib pajak di tengah basis perpajakan yang belum membaik secara fundamental. Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan pemerintah […]
-
Bos DJP Benarkan PFII Dapat Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, membenarkan bahwa pemerintah akan memberikan pajak 0% hingga 50 tahun bagi pelaku usaha atau investor di Pusat Finansial. Namun ia meminta untuk menunggu keterangan resmi lebih jauh dari pemerintah. “(Insentif pajak 0% untuk kegiatan usaha di PFII?) iya, nanti nunggu rilis resmi,” ujar Bimo singkat saat ditemui wartawan […]
-
Kemenkeu: Realisasi Pajak Daerah Belum Mencerminkan Potensi Ekonomi Daerah
Pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan berat dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Lantaran kebutuhan pembangunan yang terus meningkat tetapi pemerintah daerah hanya memiliki ruang fiskal yang semakin terbatas. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan dengan tantangan yang ada dibutuhkan penguatan penerimaan daerah yang konsisten dan berkelanjutan. Upaya pengumpulan penerimaan daerah tengah […]
-
Ada Pajak E-commerce, DJP: Seller Tak Perlu Jadikan Alasan untuk Naikkan Harga
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha yang berjualan di platform e-commerce tidak perlu menjadikan kebijakan pemungutan pajak sebagai alasan untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, kewajiban membayar pajak tersebut sejatinya sudah melekat pada pelaku usaha, terlepas dari apakah transaksi dilakukan secara […]
-
Akses Rekening Keluarga Crazy Rich Dinilai Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperluas ruang lingkup akses informasi keuangan hingga mencakup rekening pihak-pihak yang berkaitan dengan wajib pajak, termasuk anggota keluarga, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menutup celah penghindaran pajak. Namun, pelaksanaannya diingatkan harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik agar tidak melanggar kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia […]
WA only