NEWS
-
Badan Tidak Terdiri Atas Saham, WP Cukup Isi Daftar Pengurus di SPT
JAKARTA. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan di SPT Tahunan Badan cukup diisi dengan daftar susunan pengurus dan komisaris sepanjang wajib pajak badan tidak terdiri atas saham. Penjelasan tersebut disampaikan Kring Pajak ketika merespons cuitan warganet yang menanyakan perihal pengisian data Pihak Terkait di Coretax DJP untuk wajib […]
-
Peringati Hari Jadi, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Selama Sebulan
SIMALUNGUN. Pemkab Simalungun, Sumatera Utara memberikan keringanan kepada masyarakat berupa penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah selama 1 bulan pada April 2026. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Simalungun Simson Sauttua Tambunan mengatakan insentif pemutihan pajak tersebut digelar guna memperingati HUT ke-193 Kabupaten Simalungun. “Seluruh denda kita hapuskan, baik pajak penginapan, restoran maupun hotel. Selama […]
-
DJP Bidik Kenaikan Tax Ratio pada 2026, Tak Sekadar Kejar Setoran
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengarahkan strategi kinerja tahun 2026 ke sasaran yang lebih luas dari sekadar mengejar target penerimaan. Otoritas pajak menempatkan peningkatan rasio pajak (tax ratio) sebagai agenda utama dalam memperkuat fondasi fiskal. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2025, tax ratio dinilai menjadi tolok ukur penting untuk melihat seberapa efektif sistem […]
-
Hampir Setengah Pajak Habis untuk Bayar Utang, Ruang Fiskal Menyempit
JAKARTA. Kondisi fiskal Indonesia pada 2026 menghadapi tekanan serius seiring membengkaknya beban pembayaran utang yang kian menyedot penerimaan negara. Laporan Analisis Kritis Keberlanjutan Utang Indonesia 2026 yang disusun oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengungkapkan bahwa hampir separuh pendapatan negara kini terserap untuk memenuhi kewajiban utang, baik pokok maupun bunga, sehingga mempersempit ruang […]
-
Ditjen Pajak Berencana Pungut PPN Jalan Tol, Aturan Disiapkan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sebagai salah satu agenda regulasi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Kebijakan ini masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Perluasan Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang lebih Adil. Selain PPN jalan tol, RPMK tersebut […]
WA only