Mindblown: a blog about philosophy.

  • Implementasi NIK Jadi NPWP, DJP Siapkan Juknis Soal Bukti Potong Pajak

    Implementasi NIK Jadi NPWP, DJP Siapkan Juknis Soal Bukti Potong Pajak

    Ditjen Pajak (DJP) tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) terkait dengan penerapan pembuatan bukti potong dengan NPWP atau NIK yang valid. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/10/2023). Juknis itu dibutuhkan karena adanya implementasi secara penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mulai […]

  • Pakai NIK, Apakah Tarif PPh 21 WP Tak Ber-NPWP Masih Lebih Tinggi 20%?

    Pakai NIK, Apakah Tarif PPh 21 WP Tak Ber-NPWP Masih Lebih Tinggi 20%?

    Mulai 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan mengimplementasikan secara penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Lantas, apakah ketentuan tarif PPh yang lebih tinggi jika orang tidak ber-NPWP masih berlaku? DJP menegaskan peraturan itu masih ada. Salah satu contohnya adalah tarif PPh Pasal 21 yang lebih tinggi 20% untuk […]

  • Ada NITKU, Nanti Bayar dan Lapor Pajak Kantor Cabang Pakai NPWP Pusat

    Ada NITKU, Nanti Bayar dan Lapor Pajak Kantor Cabang Pakai NPWP Pusat

    Dengan adanya Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kantor cabang nantinya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat. Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) tidak lagi menggunakan NPWP cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, otoritas akan memberikan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal […]

  • Tak Hanya Rekening Bank, Rekening Saham Juga Bisa Disita Kantor Pajak

    Tak Hanya Rekening Bank, Rekening Saham Juga Bisa Disita Kantor Pajak

    UU 19/1997 s.t.d.d UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan ketentuan teknisnya yakni PMK 61/2023 memungkinkan juru sita pajak negara (JSPN) untuk menyita surat berharga milik penanggung pajak yang diperdagangkan di pasar modal. Penyitaan diawali dengan pemblokiran. Dalam pelaksanaannya, pemblokiran surat berharga milik penanggung pajak dilakukan JSPN dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan pemberitahuan nomor […]

  • Jokowi Bakal Gratiskan Biaya Administrasi hingga PPN Rumah Murah

    Jokowi Bakal Gratiskan Biaya Administrasi hingga PPN Rumah Murah

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggratiskan biaya administrasi hingga pajak pertambahan nilai (PPN) rumah murah. “Pada hari ini kita akan rapat, sore ini, memberikan insentif pada dunia properti dan perumahan untuk menjaga momentum ekonomi kita. Kita mungkin akan putuskan PPN ditanggung oleh pemerintah,” kata Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta Pusat, Selasa (24/10). “Dan […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only