NEWS
-

Hingga Juli, Penerimaan Pajak Baru Capai 51% Target APBN 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 1.209,6 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 51,31% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2026. Meski baru sekitar separuh target, kinerja penerimaan pajak hingga Juli 2026 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi secara tahunan. Penerimaan pajak tercatat tumbuh 22,17% dibandingkan […]
-

Tumbuh 25%, Penerimaan Pajak DJP Jatim II Capai Rp 16,08 Triliun Per Juli 2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 16,08 triliun hingga 31 Juli 2026. Realisasi tersebut mencapai 44,23% dari target penerimaan pajak tahun ini. Meski realisasinya baru mencapai sekitar 44% dari target, penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II tumbuh 25,04% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DJP […]
-

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.209,63 Triliun hingga Juli 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp 1.209,6 triliun. Angka ini setara 51,31% dari target APBN 2026 dan tumbuh 22,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 990 triliun. Adapun angka realisasi penerimaan pajak secara nasional ini diumumkan oleh Kanwil DJP […]
-

Ditjen Pajak Tindak Dua Pegawai Tersangka Korupsi
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawainya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ini terkait kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL). Kedua pegawai tersebut berinisial BP dan SR, keduanya merupakan penyelenggara negara yang menjabat sebagai Supervisor Pemeriksaan Pajak di Ditjen […]
-

Kabar Baik! Bos DJP Bakal Bebaskan Pajak ETF Emas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif pajak untuk produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai secara teknis ETF emas seharusnya dapat diperlukan seperti surat berharga dalam aspek perpajakannya sehingga bisa dibebaskan dari PPh 22 dan PPN. Namun, DJP sedang berkoordinasi dengan Dirjen Strategi Ekonomi dan […]
WA only