NEWS
-
Pajak Menyigi Pedagang Eceran Hingga Perikanan
Shadow economy akan menjadi target pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak pada tahun depan. Sektor yang akan dihindik yakni perdagangan eceran, sesaha makanan dan minuman, perdagangan emas, hingga sektor perikanan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Jenderal (Ditjen) Pajak Rosmauli mengatakan, shadew economy mencakup kegiatan legal mau pun ilegal, yang sengaja tidak dilaporkan untuk […]
-
Pasang Target Penerimaan Pajak Tinggi Tahun Depan
Kementerian Keuangan mengandalkan pertukaran data dengan K/L lain untuk mengejar pajak Risiko selisih antara realisasi dan target alias shortfall penerimaan pajak tahun ini, tak menyurutkan ambisi pemerintah untuk mengejar setoran pajak tahun depan. Pemerintah masih percaya diri dengan memasang target penerimaan pajak tahun depan, lebih tinggi lagi. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) […]
-
Dorong Penerapan Pajak Karbon dan Pajak Digital
Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendukung penuh target pendapatan negara 2026 sebesar Rp 3.147,7 triliun. Target ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.692 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 455 triliun, dan hibah Rp 0,7 triliun. Fraksi Partai Nasdem menilai target pendapatan tersebut realistis dan sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga ketahanan fiskal serta ruang […]
-
Mengincar Pendapatan Pajak dari Konsumsi
Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) masih menjadi tumpuan pemerintah. Pada tahun depan, jenis penerimaan ini ditargetkan tumbuh signifikan. Menilik Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target penerimaan PPN dan PPnBM dipatok mencapai Rp 995,3 triliun. Angka ini tumbuh 11,7% jika dibandingkan […]
-
Tagih Pajak, Pemerintah Gandeng Negara Lain
Pemerintah memperkuat kerjasama internasional di bidang perpajakan melalui skema Assistance in Recovery of Tax Claims (ARTC). Kebijakan ini memungkinkan Indonesia menagih kewajiban pajak lintas negara secara resiprokal, sehingga wajib pajak tidak bisa lagi menghindar hanya dengan berpindah yurisdiksi. Ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan berserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dikutip senin […]
WA only