NEWS
-
Kejagung Periksa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu di Kasus Dugaan Korupsi Pajak
Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti. Astera diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pajak pada 2016-2020. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebutkan Astera telah diperiksa pada Senin, 24 November 2024. Dia diperiksa sebagai saksi. “Benar, pernah diperiksa hari Senin, 24 November 2025, sebagai saksi,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (2/12/2025). […]
-
Awal Desember, DJP Jakarta Khusus Himpun Setoran Pajak Rp239 Triliun
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Khusus berhasil menghimpun realisasi penerimaan senilai Rp239 triliun hingga awal Desember 2025. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Irawan mengakui kinerja setoran pajak masih jauh dari target. Dia menyebut realisasi penerimaan tersebut baru terealisasi sekitar 76% dari target tahun ini senilai Rp316 triliun. “Hari ini sudah Rp239 triliun, hampir Rp240 triliun […]
-
Bahas Pajak Impor Pakaian Bekas, DPR akan Panggil Kemenkeu dan Kemendag
Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil pemerintah untuk membahas potensi kembali diaturnya pajak impor pakaian bekas. Seperti diketahui, pajak impor pakaian bekas sebelumnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132 Tahun 2015 yang dicabut pada 2017. Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menyatakan Komisi VI telah menerima penjelasan dari Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia atau […]
-
Perhatian! ASN, TNI & Polri Ada Pesan dari Bos Pajak
Mulai tahun 2026, seluruh layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan dilakukan melalui sistem Coretax. Oleh karena itu, semua wajib pajak harus mengaktifkan akun Coretax sebelum pergantian tahun. Aktivasi ini juga diharuskan karena masa pelaporan SPT Tahunan 2025 akan dilakukan melalui Coretax. Pelaporan dimulai pada 1 Januari 2026. Tidak hanya masyarakat umum, DJP […]
-
Pedagang Pakaian Impor Bekas Curhat ke DPR, Usul Skema Pajak Baru
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) menyampaikan aspirasi kepada Komisi VI DPR RI mengenai polemik larangan impor pakaian bekas hingga mengusulkan skema pajak baru agar usaha tersebut tak dinyatakan ilegal. WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI menyampaikan bahwa praktik perdagangan pakaian impor bekas yang banyak dilakukan sejak medio 1980-an memiliki celah legalitas mengenai asal-usul barang. […]
WA only