NEWS
-
Cegah Kebocoran Pajak Restoran dan Hotel, Pemkot Andalkan Tapping Box
Pemkot Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasang 21 unit alat perekam transaksi (tapping box) untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha restoran, rumah makan, kafe, dan hotel. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Siswadi mengatakan pemasangan tapping box bertujuan memastikan seluruh transaksi yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tercatat […]
-
Jangan Terlewat, Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang Juli 2026
Terdapat beragam peraturan perpajakan yang terbit sepanjang Juli 2026. Salah satu peraturan baru yang menyedot perhatian adalah persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan. Peraturan baru tersebut menjadi sorotan karena mensyaratkan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai syarat agar pihak lain (selain konsultan dan keluarga) dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Syarat SKT ini merupakan klausul baru […]
-
Purbaya Tunda Pajak Toko Online hingga Ambil Alih Utang Kereta Cepat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui lokapasar (marketplace). Menurut Purbaya, pemerintah menunda kebijakan itu karena menilai daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi belum cukup kuat. “Pajak marketplace mungkin kita tunda, tidak Agustus ini mulai berjalan. Nanti kita tunda dulu,” tegas Purbaya dalam media […]
-
Marketplace Wajib Kembalikan PPh 22 yang Telanjur Dipungut dari Seller
PPh Pasal 22 yang telanjur dipungut oleh penyedia marketplace mulai 1 Agustus 2026 akan langsung dikembalikan kepada wajib pajak pedagang online (seller). Pengembalian PPh Pasal 22 akan dilaksanakan oleh penyedia marketplace sejalan dengan Pengumuman Nomor PENG-46/PJ.09/2026 yang baru saja dirilis seiring dengan penundaan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang di marketplace. “PPh Pasal 22 yang […]
-
DJP: E-Commerce Akan Kembalikan Pajak Pedagang yang Terlanjur Dipungut
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan, akan mengembalikan pajak para pedagang online yang terlanjut dipungut oleh e-commerce, pasca pemberlakuan pungutan sejak 1 Agustus 2026. Pengembalian ini dilakukan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk membatalkan skema pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online itu per hari ini, Rabu (5/8/2026). “PPh Pasal […]
WA only