Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingin Lancar Saat Lapor SPT Tahunan PPh? Siapkan Dokumen Pendukung Ini
Tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi akan jatuh pada 31 Maret. Untuk itu, wajib pajak perlu bersiap untuk melaporkan SPT Tahunan PPh-nya. SPT Tahunan PPh merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban pada suatu […]
-
Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online. Pihaknya memastikan bahwa pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilakukan pada Maret 2024. “Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi […]
-
Gugat Aturan Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Saat Ini Tetap Pakai Tarif Lama
Jakarta. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) telah resmi mengajukan uji materiil aturan pajak hiburan 40-75 persen. Untuk itu, asosiasi mengimbau para pelaku usaha sektor hiburan masih tetap menggunakan tarif pajak hiburan yang lama. Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua Umum GIPI, Hariyadi sukamdani dan Sekjen GIPI, Pauline Suharno. Surat edaran itu menyebut, proses hukum […]
-
Petugas Pajak Kunjungi Alamat Puluhan WP yang Masuk Daftar Sasaran
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura melakukan kunjungan kerja ke alamat puluhan wajib pajak yang masuk ke dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih pada 12 Desember 2023. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) merupakan daftar sasaran kegiatan yang akan menjadi peserta kegiatan edukasi perpajakan yang dipilih pada peta risiko kepatuhan Compliance Risk Management […]
-
Berlaku Mulai 2024, Pemkot Makassar Perbarui Ketentuan Pajak Daerah
Pemkot Makassar mengatur memperbarui ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pembaruan ketentuan itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar 1/2024. Pemkot Makassar menerbitkan beleid tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang (UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengharuskan ketentuan pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 […]
Got any book recommendations?
WA only