Mindblown: a blog about philosophy.
-
DJP Kepri catat capaian penerimaan pajak 93,74 persen hingga Oktober 2022
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepulauan Riau mencatat capaian penerimaan pajak di wilayah setempat sebesar 93,74 persen hingga Oktober 2022. Kepala Kanwil DJP Kepri Cucu Supriatna di Batam, Selasa, mengatakan pihaknya menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp8,4 triliun pada 2022. “Target penerimaan pajak di Kepri Rp8,4 triliun, jadi memang penerimaan di Kanwil DJP Batam Kepri […]
-
Ada Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan, WP Diimbau Segera Manfaatkan
Pemprov Kalimantan Selatan kembali mengadakan program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai dari 3 Oktober sampai dengan 24 Desember 2022. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bakeuda Rusma Khazairin mengatakan program tersebut juga sejalan dengan rencana Polri melakukan penghapusan data registrasi atas kendaraan bermotor yang STNK-nya mati selama 2 tahun. “Harapan kami semoga dengan […]
-
Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma
Kanwil DJP Jawa Tengah II menjelaskan kewajiban perpajakan yang dapat melekat pada pembuat konten di aplikasi Youtube atau biasa disebut youtuber dalam kegiatan edukasi yang dilakukan melalui radio. Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Wieka Wintari mengatakan setiap warga negara—apapun pekerjaan dan profesinya—wajib membayar pajak penghasilan dari, tak terkecuali youtuber jika memang sudah […]
-
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Via Gopay dan Syarat Nya
Apabila telah waktunya pembayaran pajak tahunan, kini wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online via Gopay. Untuk mengetahui syarat, cara cek, dan bayar pajak kendaraan bermotor via Gopay, silahkan simak artikel berikut. Daftar Isi : Layanan Bayar Pajak Lewat Gopay Cek Pajak Kendaraan Bermotor Via Gopay Kelebihan dan Kekurangan Bayar Pajak Kendaraan Via Gopay Syarat […]
-
Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan merevisi seluruh peraturan daerah (perda) terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kebijakan ini diambil guna memenuhi amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Seperti diketahui, Pasal 94 UU HKPD mengamanatkan agar semua ketentuan yang menjadi dasar pemungutan PDRD harus diatur dalam 1 […]
Got any book recommendations?
WA only