NEWS
-
Cara DJP Minta Informasi Keuangan WP untuk Kepentingan Sengketa Pajak
Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026, Ditjen Pajak (DJP) mengatur tata cara permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) informasi keuangan dalam rangka penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum di bidang perpajakan. Upaya administratif dan upaya hukum yang dimaksud di antaranya adalah keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Merujuk SE-9/PJ/2026, ada 2 pihak yang berwenang […]
-
PPh 0% di PFII Bukan Berarti Bebas Pajak, Ini Penjelasan Kemenkeu
Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan insentif pajak bagi para investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan tetap mengacu pada ketentuan pajak minimum global (global minimum tax/GMT). Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan insentif PPh badan 0% bukan berarti investor otomatis bebas pajak. Sebab, grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria GMT akan dikenai […]
-
Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2023 Masih Lewat DJP Online, Bukan Coretax
Wajib pajak yang ingin membayar PPh badan untuk tahun pajak 2023 tidak dapat menggunakan kode billing deposit di Coretax DJP. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakan bisa tidaknya pelunasan PPh Badan tahun pajak 2023 melalui ID Billing Deposit di Coretax DJP. Terkait dengan itu, Kring Pajak menjawab bahwa pelunasannya masih melalui DJP Online. […]
-
Purbaya Sebut PPh 0% hingga 50 Tahun di PFII Bukan Potential Loss
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemberian insentif PPh badan 0% hingga 50 tahun merupakan strategi menarik investor besar untuk menanamkan modalnya di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Purbaya mengatakan pemberian insentif pajak yang jumbo diperlukan agar financial center Indonesia lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Singapura, Hong Kong, serta Dubai, Uni Emirat Arab. […]
-
Cegah PHK, DPR Minta DJP Permudah WP Dapat Kelonggaran Bayar Pajak
Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah mempermudah perusahaan memperoleh keringanan atau dispensasi pembayaran pajak sebagai salah satu upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Zainul, kemudahan memperoleh keringanan pembayaran pajak dapat membantu perusahaan bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan tersebut juga bisa melonggarkan arus kas perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya PHK. “Kalau memang […]
WA only