Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Hiburan Diprotes, Menko Airlangga: Pemerintah akan Beri Insentif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah). Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10 persen, sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12 persen (dari tarif normal sebesar […]
-
Jokowi Beri Insentif Pajak Hiburan, Begini Hitungannya
Di tengah gejolak pengusaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang menolak dikenakan pajak dan jasa tertentu (PBJT) atas hiburan khusus sebesar 40%-75%, pemerintah menjanjikan pengenaan insentif fiskal berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 10%. Pemberian insentif itu pun merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas tentang pajak hiburan […]
-
Soal Efektivitas Pemda Beri Diskon Pajak Hiburan, Begini Analisisnya
JAKARTA, Pasal 101 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) telah memberikan ruang bagi pemda memberikan insentif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji mengatakan pemda memiliki ruang untuk memberikan insentif PBJT jasa hiburan jika dirasa perlu sesuai […]
-
Jasa Hiburan, Ada Rencana PPh Badan Ditanggung Pemerintah 10%
Merespons polemik terkait dengan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan, pemerintah berencana memberikan insentif pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (23/1/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengkaji pemberian fasilitas PPh badan ditanggung pemerintah (DTP) untuk penyelenggara jasa hiburan sebesar 10%. Dengan demikian, PPh […]
-
Di Bawah PTKP atau Nihil karena Tarif 0%? Bupot PPh 21 Tetap Dibuat
JAKARTA. Pemotong pajak tetap harus membuat bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 meskipun jumlah penghasilan pegawai di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan kewajiban itu melalui Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Melalui Pasal 3 ayat (2) PER-2/PJ/2024, DJP memerinci kondisi yang mengharuskan pemotong pajak tetap membuat bupot PPh Pasal 21. Kondisi […]
Got any book recommendations?
WA only