NEWS
-
Pemda Makin Digital, Pajak-Retribusi Nontunai Sentuh Rp165 T
Nilai retribusi dan pajak daerah yang menggunakan sistem digital atau nontunai mencapai Rp165 triliun pada tahun 2026. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam opening ceremony FEKDI X IFSE 2026 di Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurut Airlangga, retribusi online di daerah tersebut meningkat 10,6% dari tahun lalu. “Retribusi daerah yang menggunakan […]
-
Sebelum Purbaya Dicopot dari Menkeu, Disebut Sudah Ada Peringatan Soal Pajak
Mantan Menteri Keuangan 1998, Dr. Fuad Bawazier, mengkritik arah kebijakan pemungutan pajak di Indonesia. Ia mengaku telah menyampaikan langsung kritik tersebut kepada mantan Menteri Keuangan Purbaya sekitar dua minggu sebelum Purbaya lengser dari jabatannya. Dalam perbincangan bersama Refly Harun pada 25 September 2026, Fuad menceritakan pertemuannya dengan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan. Saat itu, ia […]
-
Penyatuan Atap, Hak Keuangan Hakim Pajak Disetarakan Hakim Banding MA
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) bakal turut memuat klausul mengenai status dan hak keuangan para hakim pajak. Panitera Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak Aditya Agung Priyo Nugroho mengatakan status para hakim Pengadilan Pajak akan disetarakan dengan hakim di MA. Hak […]
-
API Sambut Insentif Pajak, Percepatan Restitusi Dinilai Bantu Industri Tekstil
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menyambut rencana pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi industri berorientasi ekspor, termasuk pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kegiatan outsourcing dan percepatan restitusi pajak. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, percepatan restitusi menjadi hal yang penting bagi industri tekstil karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. […]
-
Diduga Pakai Faktur Pajak Fiktif, Direktur Diserahkan ke Kejaksaan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial HT ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Tersangka HT selaku direktur PT TBNP yang memiliki pengendalian penuh terhadap PT HNP ditengarai sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif dalam kurun waktu 2017 hingga 2021. Tak hanya itu, dalam kurun waktu yang […]
WA only