NEWS
-

Purbaya Relakan Potensi Pajak Rp 500 Triliun Demi Percepat Konsolidasi BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan potensi pajak yang muncul dari rangkaian konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) dapat mencapai sekitar Rp 500 triliun. Namun, pemerintah memutuskan memberikan fasilitas pembebasan pajak selama tiga tahun guna mendukung percepatan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah pengelolaan Danantara. Kebijakan tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Kepala Badan Pengelola (BP) […]
-

Kepdirjen Batal, DJP Akan Tunjuk Ulang Marketplace Pemungut PPh22
Ditjen Pajak (DJP) akan kembali menunjuk penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online (seller) pada 1 Oktober 2026. Penunjukan ulang dilakukan karena DJP membatalkan keputusan dirjen pajak (kepdirjen) mengenai penunjukan marketplace yang telah diterbitkan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan marketplace yang ditunjuk kembali […]
-

DJP Tambah Hak Akses Baru untuk Penandatangan SPT PPh 21 di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menambahkan role access (hak akses) baru di coretax, yaitu Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (7/8/2026). Berbeda dengan hak akses lama (Penandatangan SPT Masa PPh 21/26), pihak yang diberikan hak akses Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya […]
-

Subsidi dan PPN DTP untuk Kendaraan Listrik Akan Segera Diluncurkan
Pemerintah akan meluncurkan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berupa subsidi untuk 500.000 unit motor listrik, serta PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga 100% untuk mobil listrik kategori tertentu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan paket insentif tersebut disiapkan untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). “Dalam 2-3 minggu ke depan, […]
-

Ditunda 3 Bulan, Pajak yang Telanjur Dipungut Marketplace Dikembalikan
Pemerintah memutuskan kembali menunda pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/8/2026). Pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, tetapi kini diundur selama 3 bulan lagi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penundaan dilakukan […]
WA only