Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan pengenaan pajak baru.
Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah menertibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari penyedia luar negeri yang selama ini sudah menjadi obyek pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, transaksi digital luar negeri yang dimaksud mencakup pembelian barang tidak berwujud dan pemanfaatan jasa melalui sarana elektronik, seperti berlangganan layanan hiburan, cloud, dan pembelian aplikasi.
“Jadi kalau kita berbicara yang disampaikan Ketua Dewan Penasehat Kadin pada saat itu 9 November ini berkaitan dengan yang namanya Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. Jadi kita lihat dulu nih, pajak digital itu kan ada beberapa sebetulnya tapi yang beliau maksud pada 9 November ini adalah mengenai Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri,” ujar Inge dalam podcast Filonomics Kompas.com dilansir Senin (9/11/2026).
Menurut Inge, transaksi tersebut merupakan pembelian barang tidak berwujud atau jasa kena pajak oleh konsumen di Indonesia dari penyedia layanan yang berada di luar negeri.
Selama ini, transaksi tersebut sebenarnya sudah terutang PPN, tetapi konsumen seharusnya menyetorkan sendiri pajaknya.
“Sebetulnya selama ini kalau kita bertransaksi membeli barang-barang tidak berwujud atau tadi transaksi digital luar negeri itu sudah terutang PPN. Ini juga sama, bukan baru sekarang. Dari dulu sudah menjadi obyek PPN, tapi seharusnya biasanya para konsumen Indonesia ini harusnya menyetorkan sendiri,” ujarnya.
Namun, mekanisme penyetoran sendiri dinilai menyulitkan konsumen karena belum semua memahami kewajiban tersebut.
Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme pemungutan melalui penyelenggara sistem pembayaran, termasuk perbankan, bank Himbara, bank swasta, fintech, dan payment gateway.
Dengan mekanisme tersebut, konsumen tidak perlu lagi menyetorkan PPN secara mandiri.
Pajak akan dipungut ketika konsumen melakukan pembayaran transaksi digital luar negeri melalui penyelenggara sistem pembayaran yang telah ditunjuk pemerintah.
Inge menyebut, pada 25 September 2026, pemerintah telah menunjuk lima bank pemerintah, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN, serta fintech LinkAja sebagai pemungut PPN atas transaksi digital luar negeri.
Sementara itu, penyelenggara pembayaran lain diharapkan dapat mulai bergabung pada 9 November 2026.
Namun, penunjukan tidak dilakukan secara otomatis.
Perusahaan harus mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan SPP-TDLN dan menjalani proses uji coba atau stabilisasi sebelum ditetapkan sebagai pemungut.
Inge memastikan mekanisme baru tersebut tidak akan menyebabkan konsumen dikenakan PPN dua kali.
Penyedia layanan digital luar negeri yang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai pemungut PPN tidak akan masuk lagi ke dalam mekanisme pemungutan melalui sistem pembayaran.
Ia mencontohkan Netflix, Strava, Google, dan Meta yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN sejak 2022.
Menurut Inge, pemerintah telah menunjuk sekitar 260 penyedia layanan digital luar negeri sebagai pemungut PPN.
Adapun SPP-TDLN ditujukan untuk penyedia layanan digital luar negeri yang belum masuk dalam daftar sekitar 260 perusahaan tersebut.
Dengan demikian, apabila konsumen berlangganan Netflix dan PPN-nya sudah dipungut oleh Netflix, transaksi itu tidak akan kembali dipungut melalui sistem pembayaran.
“Jadi kami sampaikan, kami pastikan kalau sudah dipotong Netflix tidak dipotong lagi nanti di SPP-TDLN. Dia akan langsung tereksekusi secara sistem. Jadi ini untuk di luar yang 260 yang sudah ditunjuk terlebih dahulu oleh pemerintah,” kata Inge.
Ia juga menegaskan, tidak semua transaksi melalui bank, dompet digital, atau payment gateway akan dikenakan PPN melalui mekanisme tersebut.
SPP-TDLN hanya berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang memang telah menjadi obyek PPN.
Sumber : money.kompas.com
WA only
Leave a Reply