Wajib pajak berpeluang terbebas dari sanksi administrasi hingga 100% melalui program baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, fasilitas ini bukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah hanya memberikan keringanan atas sanksi tertentu, sedangkan pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dilunasi. Program bertajuk Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) tersebut diatur dalam Keputusan […]

Wajib pajak yang hendak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, termasuk PBB-P5L, kini tidak perlu membuktikan bahwa sanksi tersebut timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan wajib pajak cukup membuat surat permohonan yang harus dilampirkan dengan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena […]

Pemerintah Vietnam mengusulkan pengenaan pajak sebesar 0,2% atas lahan yang ditelantarkan, tidak digunakan, atau terlambat dimanfaatkan. Usulan ini menjadi bagian dari revisi 3 undang-undang perpajakan yang tengah dibahas bersama parlemen. Dalam usulan pemerintah, tarif pajak sebesar 0,2% akan dikenakan atas seluruh luas lahan yang memenuhi kriteria, tanpa batasan luas tertentu yang memperoleh fasilitas bebas pajak. […]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengingatkan pemda untuk tidak menetapkan kebijakan pendapatan daerah yang membebani masyarakat. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemda untuk terus berkomunikasi dengan pihak Kemendagri dalam rangka mencegah lahirnya kebijakan yang memberatkan masyarakat. “Saya minta dapat terjalin kerja sama antara pusat dan daerah. Catat betul nama-namanya, nomor teleponnya, komunikasikan dengan baik, buat […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Untuk kategori tertentu, pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen, tetapi wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajak yang terutang. Program tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang diterbitkan pada 8 […]