NEWS
-
PMK 55/2026 Atur Syarat SKT Bagi Kuasa Wajib Pajak
JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 memuat pengaturan mengenai penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) yang diperlukan agar seseorang dapat menjadi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Untuk memperoleh SKT, seseorang perlu mendapatkan surat keterangan kompetensi (SKK). SKK diberikan bila orang dimaksud dinyatakan lulus uji kompetensi. “SKK adalah dokumen yang menerangkan seseorang yang memiliki […]
-
Penerimaan Pajak Januari-Agustus 2026 Naik 24,1%, Estimasi Capai Rp 1.409 Triliun
JAKARTA. Penerimaan pajak terus menunjukkan kinerja positif hingga Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan pajak secara kumulatif sepanjang Januari-Agustus 2026 tumbuh 24,1% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, secara bulanan, penerimaan pajak per 31 Agustus 2026 naik 27% dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/mtm). “Per 31 Agustus, data sementara year on […]
-
Restitusi Pajak Belum Cair, Komisi VII Sebut Ada Potensi PHK Sampai Pailit
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengeluhkan lambatnya pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah. Keluhan tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga pengusurs Kadin saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. “Saya karena kebetulan juga di Kadin mendapatkan ada keprihatinan terutama dari pengusaha-pengusaha di Jawa Timur. […]
-
DSI Bakal Jadi Offtaker Ekspor, Ada Risiko Finansial hingga Rp 901,5 Triliun
Penerapan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditargetkan berlaku penuh pada 1 Januari 2027 diwanti-wanti memiliki sejumlah risiko, khususnya dengan peran DSI selaku offtaker atau pembeli utama komoditas yang diekspor. Kepala Peneliti Next Indonesia Center Ade Holis menilai, di tengah evaluasi kebijakan ekspor satu pintu, alih-alih pelaku transaksi komersial, DSI sebaiknya […]
-
DJP Akan Mutasi Ribuan Pegawai, dari Penyuluh hingga Pemeriksa Pajak
Ditjen Pajak (DJP) kembali melakukan perombakan terhadap pegawainya. Kali ini, DJP memutasi dan melantik 1.261 pegawainya ke dalam jabatan fungsional sebagaimana tercantum pada Pengumuman No. PENG-556/PJ/PJ.01/2026. Merujuk pengumuman tersebut, DJP memutasi dan mengangkat 1.227 pegawainya dalam jabatan fungsional pemeriksa pajak, penilai pajak, asisten penilai pajak, penyuluh pajak, dan asisten penyuluh pajak. Ada pula 34 pegawai […]
WA only