NEWS
-

Khawatir Sepi Pengunjung, Pengusaha Hiburan Belum Terapkan Pajak 40%
Pelaku usaha hiburan di Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga kini belum menerapkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dengan tarif 40%. Kebijakan tersebut menyasar jenis usaha hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Ketua Paguyuban Entertainment Semarang (Pager Semar) Fic Indarto mengatakan mayoritas pelaku usaha hiburan di Kota Semarang masih menerapkan tarif […]
-

Pajak Marketplace Berlaku Mulai 1 Juli? DJP: Tunggu Keputusan Menkeu
Ditjen Pajak (DJP) belum tentu memberlakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online dalam negeri di marketplace mulai 1 Juli 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan dimulainya pemungutan pajak atas pelaku usaha yang berdagang oleh marketplace akan ditentukan oleh menteri keuangan. “Saya belum bisa mengatakan berlaku 1 Juli ya, nanti […]
-

Financial Center dengan Insentif Pajak, Indonesia Menuju Tax Haven?
Rencana pembentukan pusat finansial internasional yang menawarkan insentif pajak khusus berpotensi menjadikan Indonesia sebagai surga pajak (tax haven). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/6/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak memberikan penjelasan secara gamblang mengenai potensi Indonesia menjadi surga pajak. Dia hanya menyampaikan fasilitas pajak di financial center lazim […]
-

Ditjen Pajak Sita 230 Aset Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp 24,9 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jawa Timur menggelar Pekan Sita Serentak pada 22-26 Juni 2026 dengan menyita 230 aset milik penunggak pajak. Nilai taksiran aset yang disita mencapai Rp 24,9 miliar dari total tunggakan pajak sebesar Rp 621,2 miliar. Kegiatan yang melibatkan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, dan III […]
-

Siap-siap! DJP Pungut Pajak Toko Online Juli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memungut pajak platform e-commerce atau toko online mulai Juli 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti memastikan pajak toko online bukan hal baru dan tidak ada penarikan pajak ganda. Inge mengatakan ini bukan pajak baru yang dibebankan kepada pedagang (seller) di platform e-commerce. Nantinya, […]
WA only