NEWS
-
Ditjen Pajak Uji Pengajuan Restitusi oleh WP
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan telah menerima kesimpulan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Audit tersebut sebelumnya diminta oleh Purbaya Yudhi Sadewa pada saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Sudah ada audit invetigasi BPKP yang arahnya adalah untuk memperbaiki manajemen terhadap pengembalian pendahuluan,” […]
-
MK Tegaskan Lagi Batas Kewenangan Menkeu Atur Kuasa Wajib Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa kewenangan menteri keuangan untuk mengatur kompetensi kuasa wajib pajak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis-administratif. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Meski menolak permohonan pengujian ketentuan delegasi dalam Pasal 44E ayat (2) UU KUP s.t.d.d UU HPP, MK menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 […]
-
Cara Hapus Denda Telat Bayar Pajak dan Lapor SPT, Simak Syaratnya
Terlambat membayar pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda maupun bunga. Meski demikian, sanksi tersebut berpeluang dikurangi atau dihapus sepanjang memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni melalui kebijakan relaksasi khusus dari pemerintah dan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-
Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]
-
DJP Siapkan Insentif Pajak buat BUMN, Ini Bocorannya
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]
WA only