NEWS
-

Masyarakat Takut Disensus karena Pajak, Ini Catatan DPR kepada BPS
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri menilai banyak masyarakat takut menjadi responden Sensus Ekonomi 2026 karena khawatir data yang dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan perpajakan. Abdul Fikri menyebut masih ada sebagian masyarakat yang keliru memahami tujuan pelaksanaan sensus ekonomi. Masyarakat, lanjutnya, masih menganggap sensus ekonomi sebagai upaya pemerintah untuk mendata calon wajib pajak. “Ketika ada […]
-

Perkuat Penagihan Tunggakan Pajak Daerah, Bapenda Gandeng Kejaksaan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menjalin kerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, termasuk dalam menagih pajak yang belumdibayarkan oleh wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Haryanti mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pelunasan tunggakan pajak daerah. Dengan demikian, […]
-

Hendak Jadi Kuasa Wajib Pajak, Karyawan Nantinya Harus Punya SKT
Seorang karyawan harus memenuhi kriteria sebagai pihak lain sebagaimana diatur dalam PMK 44/2026 bila hendak menjadi kuasa dari wajib pajak yang mempekerjakan karyawan tersebut. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (13/7/2026). Ditjen Pajak (DJP) menyatakan agar pihak lain bisa bertindak sebagai seorang kuasa, pihak lain dimaksud harus memiliki kompetensi […]
-

279 Orang Kaya Ketahuan Akali Pajak, Begini Modusnya
Otoritas pajak Singapura mengungkap praktik penghindaran pajak yang dilakukan ratusan orang berpenghasilan tinggi dengan memanfaatkan perusahaan pribadi untuk menekan kewajiban pajak mereka. Sebanyak 279 individu berpenghasilan tinggi teridentifikasi menggunakan skema tersebut. Modus yang digunakan bukan penggelapan pajak, melainkan penghindaran pajak (tax avoidance) melalui pengaturan transaksi dan struktur usaha agar beban pajak yang dibayar menjadi lebih […]
-

Petugas Pajak Jelaskan Penentuan Omzet PPh Final untuk PT Perorangan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur mengadakan edukasi perpajakan mengenai ketentuan terbaru PPh final UMKM dalam PP 20/2026 kepada badan usaha berbentuk PT Perorangan bertempat pada 23 Juni 2026. Pegawai pajak dari KPP Pratama Denpasar Timur Ida Ayu Perwanti Dewi menjelaskan PP 20/2026 hadir sebagai bentuk peran pemerintah dalam memahami tantangan yang dihadapi PT […]
WA only