NEWS
-
Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, Potensi Penerimaan Rp 1 Triliun
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital luar negeri mencapai sekitar Rp 1 triliun. Angka tersebut berasal dari transaksi yang tercatat melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sejak sistem tersebut mulai diterapkan pada 25 September […]
-
Pemerintah Menebar Lagi Diskon atas Sanksi Pajak
Beban wajib pajak bisa sedikit lebih ringan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan pengurangan sanksi administratif hingga 100% bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Mirip sunset policy di 2008 dan reinventing policy di 2015 silam, kebijakan ini juga memberikan keringanan sanksi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. […]
-
DJP Bidik 30 Bank dan Fintech untuk Pungut PPN Transaksi Digital
Penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPN melalui mekanisme sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) tetap berlanjut. Kali ini, Ditjen Pajak (DJP) membidik 30 perbankan dan perusahaan fintech. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan sebagai pemungut PPN akan dilakukan ketika 30 perusahaan tersebut sudah mempersiapkan sistem dan infrastruktur digital masing-masing. “Tadi pagi saya […]
-
DJP Kebut Kejar Setoran Pajak di 3 Bulan Terakhir 2026, Ini Caranya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengebut upaya pengamanan penerimaan pajak dalam tiga bulan terakhir 2026. Otoritas pajak akan mempercepat pemeriksaan, pengawasan hingga penegakan hukum terhadap wajib pajak yang masih memiliki kewajiban belum tuntas. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, DJP telah menyiapkan pemetaan berbasis data untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan terhadap wajib pajak. […]
-
DJP Ungkap Rp40,2 Triliun Piutang Pajak Bisa Dapat Diskon hingga Penghapusan Sanksi
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengestimasi terdapat pokok piutang pajak sebesar Rp40,2 triliun yang berpeluang mendapatkan pengurangan hingga penghapusan sanksi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan relaksasi berupa pengurangan sanksi utang pajak secara berjenjang sebesar 25% hingga 100%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.71/2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak […]
WA only