Mindblown: a blog about philosophy.

  • Tentara Rusia di Ukraina Tak Perlu Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

    Tentara Rusia di Ukraina Tak Perlu Bayar Pajak dan Lapor SPT Tahunan

    Pegawai pemerintah dan tentara Rusia yang bertugas di Ukraina dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT kepada otoritas pajak. Fasilitas ini berlaku bagi ASN dan tentara yang ditempatkan di 4 kawasan di Ukraina yang dianeksasi oleh Rusia, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. “Tentara, polisi, dan pegawai pemerintahan lainnya yang melaksanakan tugas di […]

  • Soal Tarif 5% Pajak Penghasilan Pegawai, Begini Cara Hitungnya

    Soal Tarif 5% Pajak Penghasilan Pegawai, Begini Cara Hitungnya

    Baru-baru ini publik ramai memperbincangkan mengenai pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif 5% pascaberlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lantas, bagaimana sebenarnya detail ketentuan tersebut? Secara ringkas, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang […]

  • Aturan Baru PPh, Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%

    Aturan Baru PPh, Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pemerintah pun menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp5 juta per bulan atau kumulatif Rp60 juta per tahun, dari sebelumnya Rp4,5 juta sebulan atau kumulatif Rp54 juta per tahun. Perubahan ini tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan […]

  • Omzet Rp4,8 M Terlampaui, Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pertama Nihil

    Omzet Rp4,8 M Terlampaui, Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pertama Nihil

    Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak badan yang akan memakai tarif PPh umum dari sebelumnya membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018, tidak perlu mengangsur PPh Pasal 25 pada tahun pertama. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/2018, wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar pada suatu tahun pajak […]

  • Perusahaan Harus Beri Bukti Potong Pajak, DJP Bakal Kirim Email Blast

    Perusahaan Harus Beri Bukti Potong Pajak, DJP Bakal Kirim Email Blast

    Ditjen Pajak mengimbau para pemberi kerja segera menyerahkan bukti potong pajak kepada karyawannya. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 secepatnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan DJP akan mengirimkan email blast kepada pemberi kerja yang berisi permintaan menyerahkan bukti potong kepada karyawan. Pasalnya, bukti potong tersebut […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only