Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemkot Ini Tetapkan Tarif Pajak Hiburan Malam Sebesar 50 Persen
Pemkot Padang, Sumatera Barat menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50%. Penetapan tarif itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemkot Kota Padang menetapkan tarif tersebut sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan dalam […]
-
Awas! Pajak Hiburan Naik Bakal Pengaruhi Investasi RI
Pengamat pajak menilai adanya kenaikan batas bawah pajak hiburan menjadi 40% dapat berpengaruh kepada kondisi investasi di Tanah Air. Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho menyampaikan tarif pajak hiburan yang bervariasi berpotensi menciptakan disparitas antarwilayah. “Nantinya dapat terjadi disparitas tarif antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, sehingga […]
-
Tarif Pajak Hiburan Dikeluhkan Pelaku Usaha, Begini Pandangan Pakar
UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) salah satunya telah mengubah ketentuan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan. Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan tarif PBJT atas jasa hiburan pada UU HKPD secara umum lebih ringan karena ditetapkan maksimal 10%. Namun, khusus hiburan […]
-
Perlakuan Tarif Pajak Kripto yang Sesuai Bisa Dorong Pertumbuhan Industri Kripto
Pajak aset kripto di Indonesia telah resmi diterapkan sejak Mei 2022. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak positif terhadap ekonomi Indonesia, yaitu meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong transparansi industri kripto. Namun, beban tarif pajak yang terlalu besar dan belum di jalankan secara adil memberatkan industri kripto di Tanah Air. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab […]
-
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Daerah hingga 36,37 Triliun pada 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menyelamatkan potensi keuangan daerah hingga Rp36,37 triliun sepanjang 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK turut berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, KPK juga berupaya memperkuat peran koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di daerah. “KPK bersama pemda, kejaksaan, BPN, serta stakeholder terkait lainnya melakukan penyelamatan keuangan daerah […]
Got any book recommendations?
WA only