Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak: Tidak Ada Perpanjangan Waktu, Lebih Murah Ikut PPS
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir 2 hari lagi, tepatnya pada 30 Juni 2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (28/6/2022). Suryo mengatakan waktu berlakunya program yang menjadi amanat UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini tidak akan […]
-
Utang RI Diprediksi Kembali Naik di 2023, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudistira memprediksi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia akan mengalami kenaikan pada tahun 2023. “ULN yang turun saat ini hanya temporer, tahun depan akan kembali naik. Masalah muncul ketika harga batubara dan sawit mulai alami kontraksi pada periode Juni sehingga mempengaruhi windfall pajak dan penerimaan negara bukan […]
-
Alasan Sri Mulyani Kembali Tunda Tarik Pajak Karbon
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan menunda implementasi pajak karbon sebanyak dua kali, yakni pada April dan Juli 2022 ini. Menurutnya, penundaan pajak karbon dilakukan melihat kondisi perekonomian saat ini yang dibayangi oleh berbagai risiko global akibat perang Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini, fokus pemerintah adalah mengantisipasi dampak berbagai risiko itu ke dalam negeri. “Kita lihat […]
-
Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Kami Harus Kalkulasi agar Positif untuk Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon sehubungan adanya gejolak di sektor energi saat ini. “Kami harus mengkalkulasi mengenai penerapannya yang harus tetap positif untuk ekonomi kita sendiri, terutama untuk nanti diversifikasi energi,” ungkap Sri Mulyani saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat […]
-
Pengamat Sayangkan Keputusan Pemerintah Tunda Pajak Karbon
JAKARTA. Sejumlah pengamat menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali menunda penerapan pajak karbon pada Juli tahun ini. Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani menilai, keputusan pemerintah untuk menunda penerapan pajak karbon kurang tepat lantaran sudah menjadi amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Seperti halnya kenaikan pajak penghasilan (PPN) dari 10 persen menjadi […]
Got any book recommendations?
WA only