Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bangun & Renovasi Rumah Kena PPN 11%
JAKARTA. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah berlaku di berbagai bidang jasa usaha. Salah satunya adalah untuk urusan membangun bangunan untuk urusan sendiri atau usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatur penerapan PPN ini dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Beleid ini menggantikan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 […]
-
Kapan Faktur Pajak Harus Dibuat? Simak di Sini
Saat pembuatan faktur pajak menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (8/4/2022). Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) baru saja melakukan simplikasi sejumlah peraturan tentang faktur pajak ke dalam PER-03/PJ/2022. Dalam Pasal 2 ayat (1) PER-03/PJ/2022 disebutkan pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) wajib memungut […]
-
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak Loh, Cek Nih Tarifnya!
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah menetapkan tarif atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Aturan mengenai kegiatan membangun sendiri diatur di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri. Aturan ini berlaku sejak 1 April 2022. Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan, Jasa […]
-
Kanwil DJP ajak pengusaha Magelang manfaatkan program pengungkapan sukarela
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II Slamet Sutantyo mengajak pengusaha di Magelang, Jateng, memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) dengan maksimal. Slamet dalam keterangan pers di Magelang, Kamis, mengatakan pihaknya mendorong para wajib pajak lebih jujur dalam mendeklarasikan hartanya. “Bagi para pengusaha kami harapkan memanfaatkan program ini dengan baik. PPS juga mendorong […]
-
DJP Terbitkan Peraturan Baru Soal Faktur Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru mengenai faktur pajak. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022. Sesuai dengan salah satu bagian pertimbangan dalam beleid itu, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak, perlu diberikan pedoman pelaksanaan atas PMK 18/2021. “Saat ini, ketentuan […]
Got any book recommendations?
WA only