NEWS
-

Penerimaan Pajak Seret di Awal Tahun, Januari 2026 Berisiko Kontraksi
Awal tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode berat bagi kas negara. Penerimaan pajak pada Januari diperkirakan berjalan tersendat, bahkan berisiko terkontraksi seiring melemahnya konsumsi dan belum pulihnya aktivitas ekonomi pasca libur panjang. Sejumlah faktor menekan kinerja pajak di bulan pertama tahun ini, mulai dari pola musiman, pergeseran belanja masyarakat, hingga dampak kebijakan fiskal. Alhasil, penerimaan pajak […]
-

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tembus 1,15 Juta hingga Awal Februari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga 2 Februari 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah SPT yang telah masuk mencapai 1.150.414 SPT. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 02 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.150.414 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-

Respons Kemenkeu soal Keluhan INSA Terkait Aturan Pajak Kapal Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons sikap Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, INSA memang telah menyampaikan hal tersebut dalam forum debottlenecking. “Secara prinsip, Ditjen Pajak mendorong optimalisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sektor pelayaran, termasuk atas kapal asing […]
-

Menkeu Purbaya Tahan Pajak Marketplace hingga Ekonomi Menguat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat. Saat dikonfirmasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), Purbaya menyatakan masih mempertahankan pendiriannya untuk menerapkan pajak baru tersebut ketika perekonomian nasional telah mencatat pertumbuhan 6 persen. “Kita lihat seperti apa […]
-

Dorong Kepatuhan Pajak, Coretax Dinilai Lebih Baik dari DJP Online
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Rahmat Setiawan, menilai sistem perpajakan berbasis Coretax yang diluncurkan pemerintah sejak awal 2025 kini berkembang menjadi sistem yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya, DJP Online. Menurut Rahmat, penerapan Coretax membuat wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, lebih mudah mengakses informasi perpajakan. Berbagai fitur seperti e-faktur, e-bupot, hingga e-filing […]
WA only