Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catat! Lebih Bayar Pajak Akibat PPh 21 Harus Dikembalikan ke Pegawai
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 harus dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan kelebihan pembayaran pajak akibat pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan memang bisa terjadi. Nantinya, lebih bayar dikembalikan kepada wajib pajak orang pribadi setelah penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 […]
-
Meluncur Pertengahan 2024, DJP Uji Core Tax Integrasikan NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menguji penggunaan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) agar bisa meluncur penuh sesuai target pada pertengahan 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan implementasi core tax masih memerlukan waktu untuk habituasi alias pembiasaan guna menguji keandalan sistem. “Karena kami tidak mau pada […]
-
Rokok Elektrik Kena Pajak! Cek Aturan dan Panduannya di Sini
Kementerian Keuangan telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143 Tahun 2023 yang mengatur terkait dengan pajak rokok, termasuk rokok elektrik. Berdasarkan PMK 143/2023, dijelaskan rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok. Selain itu, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pajak rokok mencakup semua jenis rokok, termasuk rokok elektrik. […]
-
Lengkap! Hitungan Pajak PPh 21 Terbaru, Tarif 0,25% Sampai 34%
Metode penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi telah memanfaatkan skema tarif efektif rata-rata atau TER per 1 Januari 2024. Metode penghitungan PPh Pasal 21 itu menjadikan rumus perhitungan PPh bulanan Januari-November 2023 menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Barulah pada Desember atau masa pajak terakhir rumusnya kembali normal, yakni […]
-
DJP: Pemberlakuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2024 Tak Timbulkan Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pemberlakuan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tidak menimbulkan potensi pajak baru. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menegaskan TER PPh Pasal 21 ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21. “Yang harus saya […]
Got any book recommendations?
WA only