Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Tarif PPN 12%, Kemenkeu Pertimbangkan Faktor Politik dan Ekonomi RI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan, penyesuaian tarif PPN12% ini akan mempertimbangkan transisi pemerintahan dan faktor ekonomiIndonesia. Pasalnya, kenaikan tarif PPN ini terjadi pada masa pemerintahan, maka kebijakan tersebut tentu akan mempertimbangkan dinamika […]
-
Jelang Deadline, Dirjen Pajak Sebut 10,1 Juta WP Lapor SPT Tahunan
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menjelaskan total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan hingga Minggu malam (24/3/2024) mencapai 10.160.153 SPT. Suryo mengatakan angka tersebut mengalami pertumbuhan senilai 8,24% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yakni 2023 mencapai 9.386.834 SPT. “Nah, ini saya laporkan juga posisi sampai dengan tanggal 24 Maret, jadi semalam jam 11 malam. Dari […]
-
Menkeu Ungkap Penerimaan Pajak Terkontraksi 3,7% hingga 15 Maret 2024
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp342,88 triliun hingga 15 Maret 2024. Capaian tersebut setara 17,2% dari target senilai Rp1.989 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi sebesar 3,7% (year on year/yoy). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penerimaan pajak ini kontraksi sejalan dengan pelemahan harga komoditas sejak tahun lalu. “Ini berarti perusahaan-perusahaan mereka […]
-
Staf Ahli Menkeu: Seluruh Aplikasi Pajak Bakal Dipusatkan ke Coretax
JAKARTA, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan seluruh aplikasi pajak yang selama ini terpisah-pisah akan dipusatkan dalam sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan wajib pajak selama ini mengenal beragam aplikasi seperti e-registration, e-bupot, e-filing, dan lain-lain. Ke depan, seluruh aplikasi tersebut akan disatukan […]
-
Wah! Ternyata Minuman Bersoda Sempat Jadi Barang Mewah yang Kena Pajak
Soda atau minuman bersoda sempat menjadi barang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, soda dikenakan PPnBM setidaknya sejak 1991. Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas soda diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun soda termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I. “Atas penyerahan Barang Kena […]
Got any book recommendations?
WA only