NEWS
-
DJP: Pastikan Data UPE Sudah Benar Sebelum Registrasi GloBE di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak anggota grup perusahaan multinasional untuk berkoordinasi dengan induknya terlebih dahulu sebelum registrasi wajib pajak GloBE. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (23/9/2026). Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye mengatakan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan grup perusahaan multinasional yang akan melakukan registrasi […]
-
Mempersempit Celah Pajak di Era Transaksi Digital Lintas Negara
EKONOMI digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia bertransaksi. Mulai berlangganan aplikasi, membeli perangkat lunak, menikmati layanan streaming, hingga menggunakan jasa digital dari luar negeri kini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Di balik kemudahan itu, muncul tantangan bagi negara: memastikan aktivitas ekonomi digital yang terus tumbuh tetap masuk dalam administrasi perpajakan secara adil, tertib, dan akuntabel. […]
-
Koreksi DPP PPN atas Retur Penjualan Jasa Pergudangan
RESUME putusan peninjauan kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi positif dasar pengenaan pajak (DPP) PPN atas retur penjualan yang dilaporkan wajib pajak melalui penerbitan nota retur. Sengketa tersebut diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 119/B/PK/PJK/2013. Otoritas pajak berpendapat bahwa retur penjualan yang dilaporkan wajib pajak tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak keluaran. Hal […]
-
DJP Kemenkeu Buka Suara soal Kabar Data Pajak Bocor
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya kebocoran data DJP sebagaimana yang beredar di media sosial. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan. “Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami […]
-
Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif PPN
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Bimo Wijayanto memastikan tidak ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN yang berlaku secara efektif saat ini sebesar 11% untuk barang/jasa non-mewah. “Enggak ada, enggak ada,” kata Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Hingga 31 Agustus, penerimaan pajak mencapai Rp 1.409 triliun atau 59,8% dari […]
WA only