Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sejumlah Daerah Ini Sudah Ajukan Insentif Pajak Hiburan, Ada Bali dan Jawa Barat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sejumlah daerah yang telah mengajukan insentif pajak hiburan. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 9 00.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota. Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada, Kepala Daerah memiliki kewenangan yang diberikan UU HKPD untuk melakukan pengurangan […]
-
Diarahkan pada Tarif Normal, Bersiaplah Tarif Pajak UMKM Bakal Naik Mulai 2025
JAKARTA. Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dihadapkan pada peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) yang signifikan mulai tahun 2025. Selama ini, UMKM menikmati skema tarif PPh final sebesar 0,5%. Namun, kebijakan baru menuntut mereka membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% […]
-
Mendagri Ungkap Bali Bakal Beri Insentif, Pajak Hiburan Bisa di Bawah 40%
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sejumlah daerah akan memberikan insentif fiskal jasa kesenian dan hiburan tertentu kepada pelaku usaha menyusul penerapan pajak hiburan 40%-75%. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif fiskal sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.1/2022 tentang Hubugan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). “Berapa insentifnya, yang […]
-
Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Puluhan Anggota TNI Datangi Kantor Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa menerima kedatangan puluhan anggota TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 1313 Pohuwato, Gorontalo pada 3 Januari 2024. Puluhan anggota TNI Kodim 1313 Pohuwato tersebut datang ke KP2KP Marisa untuk meminta cetak ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN) yang akan digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan 2023. “Kami ditugaskan […]
-
Niat Tinggal di Indonesia, Begini Ketentuan WNA Jadi Subjek Pajak DN
Orang pribadi warga negara asing (WNA) yang menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN) dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia apabila dapat menunjukkan salah satu bukti dokumen. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) PMK 18/2021, orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang dalam suatu tahun pajak […]
Got any book recommendations?
WA only