NEWS
-
DJP Pertimbangkan Relaksasi Pelaporan SPT Tahunan WP Badan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) membuka opsi untuk memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bagi wajib pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan relaksasi ini disusun dengan mempertimbangkan jumlah SPT yang disampaikan wajib pajak badan. Seperti diketahui, pelaporan SPT wajib pajak badan paling lambat 30 April. “Terkait relaksasi […]
-
Penyampaian SPOP Lewat Batas Waktu, DJP Bakal Kirim Surat Teguran
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) berwenang melayangkan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan minerba, dan sektor lainnya (PBB-P5L). Berdasarkan PMK 81/2024, SPOP wajib diisi dan disampaikan kepada DJP paling lambat 30 hari setelah tanggal […]
-
Ada Wacana Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan Badan? Ini Kata DJP
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) membuka opsi untuk memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bagi wajib pajak badan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/4/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan relaksasi ini disusun dengan mempertimbangkan jumlah SPT yang telah disampaikan wajib pajak […]
-
DJP Pertimbangkan Relaksasi Pelaporan SPT Tahunan WP Badan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) membuka opsi untuk memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bagi wajib pajak badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan relaksasi ini disusun dengan mempertimbangkan jumlah SPT yang disampaikan wajib pajak badan. Seperti diketahui, pelaporan SPT wajib pajak badan paling lambat 30 April. “Terkait relaksasi […]
-
Pastikan Insentif Perpajakan Tepat Sasaran, DJBC Awasi Pengelola KEK
JAKARTA. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memastikan penggunaan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan evaluasi secara berkala agar fasilitas yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo menjelaskan kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola KEK penerima fasilitas kepabeanan. “Kami berkomitmen memberikan asistensi teknis dan bimbingan kepatuhan yang […]
WA only