NEWS
-

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp2,08 Triliun per Februari 2026, PMSE Masih Dominan
Jakarta. Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital terus menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Hingga 28 Februari 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penghimpunan pajak sebesar Rp2,08 triliun dari aktivitas ekonomi digital. Dikutip dari Antara, kontribusi terbesar masih datang dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencapai Rp1,74 triliun. […]
-

Input Kredit Pajak Tanpa Cantumkan Penghasilan Terkait, Ini Risikonya
JAKARTA. Lebih bayar dalam SPT bakal dianggap bukan kelebihan pembayaran bila wajib pajak mencantumkan kredit pajak tanpa mencantumkan penghasilan yang terkait dengan kredit pajak dimaksud. Topik itu menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (1/4/2026). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026, atas wajib pajak orang pribadi dengan SPT itu, DJP […]
-

Ingat, Telat Lapor SPT Tahunan PPh OP 2025 Tak Cabut Status WP Patuh
JAKARTA. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tahun pajak 2025 tidak akan membuat status wajib pajak kriteria tertentu dicabut. Keterlambatan tersebut juga tidak akan menjadi dasar penolakan permohonan penetapan wajib pajak kriteria tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam diktum Keenam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-55/PJ/2026. “Atas keterlambatan penyampaian […]
-

Setoran Pajak Digital Tembus Rp 48,11 Triliun hingga Februari 2026
JAKARTA. Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. Angka tersebut berasal dari sejumlah instrumen pemajakan, mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech (peer-to-peer lending), hingga pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Penyuluhan, […]
-

Negara Lain Ramai-Ramai Pangkas Pajak BBM, Bagaimana di Indonesia?
JAKARTA. Pemerintah tidak berencana mengubah tarif pajak yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM), meski harga minyak dunia melonjak dan terjadi hambatan impor akibat perang di Timur Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah perlu berdiskusi lebih lanjut jika hendak mengubah besaran tarif pajak BBM. Saat ini, antisipasi kenakan harga BBM dilakukan dengan cara efisiensi […]
WA only