NEWS
-
Menkeu Audit Restitusi Pajak, Awas Jadi ‘Utang Terselubung’ hingga Pukul PMI Manufaktur
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) memikik wewenang baru untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus atas restitusi pajak dalam UU APBN 2027. Kalangan ekonom khawatir wewenang tersebut menjadi instrumen ‘utang terselubung’ pemerintah yang menguras likuiditas dunia usaha hingga mengancam rantai pasok global. Sebagaimana diketahui, wewenang audit khusus atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu tertuang dalam Pasal 37 […]
-
Airlangga Buka Suara soal PTKP Naik, Defisit APBN Dipastikan Aman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan mengubah target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menegaskan ruang fiskal tetap terjaga meskipun kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak. “Tidak ada perubahan (di target defisit),” kata Airlangga usai menghadiri agenda di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). […]
-
Beban Target Tinggi Pajak Konsumsi
Kendati masih tingginya tekanan ke konsumsi dan daya beli, pemerintah justru membidik target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.126,1 triliun. Target tersebut naik 13,4% (YoY) dari proyeksi realisasi pajak konsumsi 2026 dan pertumbuhannya tertinggi di antara seluruh kelompok utama jenis pajak. Target penerimaan PPN dan PPnBM pada […]
-
Bos Pajak Kirim 454.377 ‘Surat Cinta’ hingga September 2026
Direktorat Jenderal Pajak telah telah menerbitkan 454.377 surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) selama periode Januari hingga September 2026. “Hingga 30 September ini sudah diterbitkan 454.377 SP2DK,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Media Gathering Kementerian Keuangan, di Bogor pada Kamis (1/10/2026). Surat permintaan penjelasan atau yang kerap disebut ‘surat cinta’ itu telah […]
-
Tokopedia hingga Shopee Mulai Pungut Pajak Pedagang Online
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online resmi dipungut sejak 1 Oktober 2026. Saat ini, ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, yakni Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru. Menurutnya, kebijakan itu juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. “Terkait dengan […]
WA only