NEWS
-
Lapor SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Sampai Kapan? Cek Infonya
Jakarta. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 mendapat kebijakan relaksasi. Banyak wajib pajak mempertanyakan sampai kapan batas akhir pelaporan SPT Tahunan setelah diperpanjang dan apakah ada sanksi jika terlambat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan penjelasan resmi terkait hal ini melalui kebijakan terbaru. Perubahan ini berkaitan dengan perpanjangan waktu […]
-
DJP Ungkap 8 Penyebab Target Penerimaan Pajak 2025 Tidak Tercapai
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menguraikan sederet penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat Rp1.917,92 triliun, atau 87,61% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,3 triliun. Secara lebih terperinci, penerimaan dari PPN dan PPnBM tercatat Rp758,67 triliun, turun 8,41% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian, setoran PPh tercatat Rp974,21 […]
-
DJP: Restitusi Tak Akan Ditahan Jika WP Memang Berhak
NGANJUK. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak akan menahan pencairan restitusi jika wajib pajak memang berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan restitusi adalah hak wajib pajak. Hanya saja, pemerintah sedang menggencarkan audit restitusi pajak yang dinilai terlalu jumbo pada tahun lalu, mencapai Rp361 triliun. “Kami sangat […]
-
Insentif Pajak Pekerja Diperbesar, PPh 21 DTP 2026 Hampir Rp 500 Miliar
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti pagu anggaran insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2026 hampir menyentuh Rp 500 miliar. “Kami […]
-
Soal Pemungutan Pajak Marketplace, DJP Tunggu Arahan Purbaya
NGANJUK. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pelaksanaan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace tinggal menunggu arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti, institusinya sudah siap untuk mulai menunjuk penyedia marketplace sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang online. “Kami masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK-nya. […]
WA only