NEWS

  • DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen

    DJP Ungkap Alasan Pembalut Kena Pajak 11 Persen

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan alasan pembalut wanita masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Menurut DJP, pembalut termasuk barang kena pajak (BKP) yang dikategorikan sebagai barang nonmewah dan hingga saat ini belum memperoleh fasilitas pembebasan PPN. DJP menyebut pengenaan PPN terhadap pembalut mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku atas konsumsi […]

  • DJP Ungkap Pola Sengketa Pajak di Pengadilan, Ini yang Dominan

    DJP Ungkap Pola Sengketa Pajak di Pengadilan, Ini yang Dominan

    Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa atau 25,59% di antaranya terkait metode dan teknik pengujian, termasuk teknik ekualisasi dan […]

  • DJP Petakan Sengketa Pajak, Pengujian Keterkaitan Paling Dominan

    DJP Petakan Sengketa Pajak, Pengujian Keterkaitan Paling Dominan

    Ditjen Pajak (DJP) mencatat mayoritas sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dalam beberapa tahun terakhir masih berkutat pada persoalan pengujian keterkaitan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/11/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dari total 39.537 sengketa di Pengadilan Pajak pada 2021 hingga kuartal III/2026, sebanyak 10.117 sengketa […]

  • Ada Pajak Minimum Global, Kemenkeu Kaji 3 Alternatif buat Insentif Investasi Asing

    Ada Pajak Minimum Global, Kemenkeu Kaji 3 Alternatif buat Insentif Investasi Asing

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai ada tiga alternatif skema insentif fiskal yang dapat diterapkan untuk tetap menarik minat investasi asing di tengah penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15%.  Sebagaimana diketahui, penerapan GMT membuat insentif fiskal seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 0% sulit dilakukan. Sebab, penerapan libur pajak hingga 100% […]

  • Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak

    Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak

    Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]

WhatsApp WA only