NEWS
-

DPRD Ini Desak Pemkab Segera Bentuk Satgas Siber Pajak
Komisi III DPRD Kabupaten Tabanan, Bali, meminta pemerintah kabupaten (pemkab) segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pajak. Imbauan pembentukan satgas tersebut dimaksud untuk mengoptimalkan pendapatanasli daerah (PAD). Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra mengatakan pembentukan Satgas Siber Pajak sudah mendesak di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran secara nasional serta […]
-

Penerapan GMT Tak Sederhana, DJP Ajak Puluhan WP Badan Berdialog
Ditjen Pajak (DJP) menggelar dialog bersama 78 wajib pajak badan untuk membahas implementasi pajak minimum global (global minimum tax/GMT) di Indonesia. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan pajak minimum global memerlukan kesiapan teknis dan administrasi yang matang. Oleh karena itu, DJP membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak. […]
-

Berlaku hingga Akhir Tahun, Daerah Ini Hapus Sanksi Bunga PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Sleman, DIY, menghapus sanksi administratif berupa bunga atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Wawan Hariawan mengatakan penghapusan sanksi dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Melalui […]
-

WP Belum Terdaftar Bisa Dapat SP2DK dari DJP, Begini Isi Suratnya
Ditjen Pajak (DJP) berwenang melayangkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang belum terdaftar. Penerbitan SP2DK dilakukan untuk mengawasi wajib pajak yang belum terdaftar. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban tersebut. “Pengawasan wajib pajak belum terdaftar … dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sejak timbulnya kewajiban […]
-

Tunggak Pajak Daerah, Pemprov DKI Jakarta Blokir Ratusan RekeningWP
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memblokir rekening milik wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah. Sebanyak 217 rekening diblokir berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Gubernur (Pergub) 190/2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa. “Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan wajib […]
WA only