NEWS
-
Pemerintah Satukan Data Tanah dan Pajak, NIB-NOP Wajib Dipadankan
Pemerintah memperkuat integrasi data pertanahan dengan data perpajakan daerah, khususnya dalam proses penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Penguatan integrasi tersebut diatur melalui Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 serta Nomor 900.1.13.1/5782/SJ […]
-
Ditjen Pajak Naikkan Target Setoran Pajak Orang Kaya dan Perusahaan Besar pada 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan target penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) besar menjadi Rp 806 triliun pada 2026. Target tersebut berada di bawah Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayer Office (LTO). LTO merupakan unit DJP yang menangani administrasi dan pengawasan wajib pajak berukuran besar, termasuk perusahaan-perusahaan besar dan […]
-
Target Pajak Kelas Kakap Naik Jadi Rp 806 Triliun, Ini Tiga Pemicunya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan target penerimaan pajak yang dikelola Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) menjadi Rp 806 triliun pada 2026. Target tersebut naik Rp117,3 triliun atau sekitar 17% dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp 688,7 triliun. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai kenaikan target […]
-
WP Kesulitan karena Restitusi Lama Cair, Ini Respons Dirjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memastikan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dilakukan sesuai prosedur, termasuk mengenai batas waktu pencairannya. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pencairan restitusi dilakukan setelah fiskus menyelesaikan serangkaian pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak. “Semuanya kan ada prosedurnya. Jadi, kita periksa, kalau pemeriksaan sudah selesai ya restitusinya kita cairkan sesuai dengan SOP-nya, tenggat […]
-
DJP Dalami Kepatuhan Pajak 38 Perusahaan Besi dan Baja, Ini Temuannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas penanganan kepatuhan perpajakan di sektor besi dan baja. Hingga 26 Agustus 2026, sebanyak 38 wajib pajak (WP) dari sektor tersebut telah masuk dalam berbagai tahapan penanganan DJP. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan dan perhatian Menteri Keuangan terhadap kepatuhan perpajakan pada sektor besi dan baja. Sebelumnya, Menteri Keuangan menyebut […]
WA only