NEWS
-

Perkuat Pasar Modal, BEI Kaji Ulang Insentif Pajak bagi Emiten
Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengevaluasi sekaligus mengkaji efektivitas insentif perpajakan yang selama ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan tercatat di bursa efek. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan upaya tersebut dilakukan guna mendukung pengembangan perusahaan yang melantai di bursa. Salah satu insentif pajak yang sedang dievaluasi adalah penerapan tarif PPh badan 3% lebih rendah daripada tarif […]
-

Pemkot Siapkan Insentif PBB untuk Cagar Budaya, Cuma Kena Rp1
Pemkot Bandung berencana untuk memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus untuk cagar budaya. Nanti, bangunan cagar budaya hanya akan dikenai PBB senilai Rp1. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pemilik untuk mempertahankan bangunan cagar budaya. Kebijakan ini menjadi upaya pemkot dalam menjaga karakter Kota Bandung di tengah derasnya […]
-

Penerimaan Pajak Digital Rp 58,75 Triliun, PPN PMSE Dominan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo […]
-

DJP Akan Optimalkan SPP-TDLN, Jumlah Pemungut PPN Segera Ditambah
Ditjen Pajak (DJP) akan mengoptimalkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang diterapkan untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) digital dari luar negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan sudah ada 6 pihak (issuer) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui […]
-

Komnas: Kebijakan Pajak Pembalut Harus Pertimbangkan Ketimpangan Ekonomi
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menanggapi polemik pajak pembalut. Komnas menegaskan kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan. “Kebijakan yang tampak berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan,” kata Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini saat dihubungi, […]
WA only