Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, penerimaan tersebut mencerminkan kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto saat ditemui wartawan di Kantor Ditjen Pajak pada Kamis (15/10/2026).(KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY)
“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan,” kata Bimo dalam keterangan tertulis DJP, Jumat (30/10/2026).
Dari total penerimaan pajak ekonomi digital sebesar Rp 58,75 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 45,21 triliun.
Selanjutnya, penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp 5,96 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp 5,40 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 2,18 triliun.
Penerimaan PPN PMSE capai Rp 45,21 triliun
DJP mencatat, hingga akhir September 2026 terdapat 280 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN.
Sepanjang September 2026, DJP melakukan penunjukan terhadap tiga pemungut baru, yaitu Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V.
Selain itu, DJP juga melakukan perubahan data pemungut PPN PMSE atas Niantic International Ltd.
Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp 45,21 triliun hingga 30 September 2026.
Penerimaan PPN PMSE telah terkumpul sejak 2020. Pada tahun tersebut, setoran PPN PMSE tercatat sebesar Rp 731,4 miliar.
Kemudian, penerimaan meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, dan Rp 10,32 triliun pada 2025.
Sementara itu, sepanjang Januari-September 2026, setoran PPN PMSE tercatat sebesar Rp 9,54 triliun.
Pajak kripto terkumpul Rp 2,18 triliun
Selain PMSE, DJP juga mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto sebesar Rp 2,18 triliun hingga September 2026.
Penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 881,82 miliar.
Sumber : Kontan.co.id
WA only
Leave a Reply