NEWS
-

DJBC Sambangi Kampus, Kenalkan Ekspor Impor hingga Anjing Pelacak
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menggelar kunjungan kerja edukatif, diskusi, serta praktik pengenalan kerja di lingkungan kampus guna meningkatkan literasikepabeanan dan cukai di kalangan generasi muda. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati menilai edukasi kepabeanan dan cukai menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami tugas dan fungsi Bea dan Cukai. […]
-

Denda Pajak Bisa Dipangkas hingga 100%, Ini Tenggat dan Syarat yang Wajib Dipenuhi
Wajib pajak berpeluang menghapus sanksi administrasi hingga 100% jika melunasi tunggakan atau memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, besaran pengurangan tidak berlaku seragam. Untuk sanksi tertentu, keringanan menyusut menjadi 50% hingga 25% seiring mundurnya waktu pelunasan atau pelaporan. Ketentuan ini mencakup sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan Surat […]
-

Ingat! Tak Semua Sanksi Administrasi Pajak Diampuni, Ini Daftarnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan tidak semua sanksi administrasi pajak dapat dihapus atau dikurangi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Adapun, pengurangan atau penghapusan tidak dapat […]
-

Tak Boleh Berkali-Kali, Ini Batas Maksimal Permohonan Hapus Sanksi
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan batas jumlah pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Perinciannya, wajib pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai paling banyak dua kali. Sementara, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk pajak bumi dan bangunan hanya boleh satu kali. “Batas jumlah pengajuan […]
-

Sanksi Telat SPT Dihapus 100% Asal Lapor Sebelum 31 Desember 2026
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membuka kesempatan bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk mendapat pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif. Semakin cepat wajib pajak melapor, semakin besar keringanan yang diterima. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan PMK 118 Tahun 2024 dan berlaku […]
WA only