NEWS
-
Ingin Pajak Jadi Stimulus Pergerakan Ekonomi, Anies-Muhaimin akan Hapus PPH untuk Kelompok Tertentu
Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) ingin agar pajak benar-benar bisa berperan sebagai stimulus pergerakan ekonomi sekaligus pendorong kesetaraan. Hal tersebut disampaikan Wijayanto Samirin, Sekretaris Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Jakarta (4/1/2024) ketika meresponse pemberitaan di berbagai media terkait kebijakan AMIN […]
-
Dampak Aturan Baru Pajak Karyawan, Pengamat: Bisa Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menjelaskan dampak dari diterbitkannya aturan baru pajak karyawan. Aturan itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. “Iya (aturan itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak),” ujar […]
-
Kemenkeu Sebut Ada 12 Juta NIK Belum Didaftarkan Jadi NPWP
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memaparkan sejauh ini masih ada sekitar 12 juta NIK yang belum terintegrasi dengan NPWP. Dari total NIK wajib pajak orang pribadi sebanyak 72,46 identitas baru sekitar 59,88 juta identitas saja yang dipadankan dengan NPWP. “Ada yang belum padan betul itu 12 jutaan masih akan dipadankan terus. Karena informasinya kami […]
-
Penerimaan Pajak 2023 Lebihi Target APBN & PP No.75/2023
Realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Angka ini melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp1.718,0 triliun dan PP No.75/2023. “Penerimaan pajak sampai Desember Rp1.869,2 triliun, ini 108,8 persen dari target APBN awal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, […]
-
Jokowi Rilis Aturan Baru Pajak Karyawan, Simak Isinya!
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan aturan pajak baru. Khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diundangkan tanggal 27 Desember 2023. […]