NEWS

  • Pemkab Bekasi minta reformasi regulasi pajak berbasis daerah produksi

    Pemkab Bekasi minta reformasi regulasi pajak berbasis daerah produksi

    Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah pusat mereformasi regulasi terkait bagi hasil pajak penghasilan dengan skema berbasis daerah produksi berlangsung. “Mengenai bagi hasil PPh, pabrik yang ada di kita itu lebih banyak yang berkantor pusat di Jakarta sehingga pembayaran pajak dan bagi hasil pun hanya berlangsung di Jakarta,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan […]

  • Capaian Pajak DIY Capai Rp4,2 Triliun Hingga September 2023

    Capaian Pajak DIY Capai Rp4,2 Triliun Hingga September 2023

    Capaian penerimaan pajak DIY mengalami pertumbuhan positif 7,6 persen secara tahunan. Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY), Slamet Sutantyo mengatakan realisasi penerimaan pajak DIY hingga September 2023 mencapai Rp4,2 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak DIY tahun 2023 adalah Rp 5,4 triliun. “Jadi capaian untuk penerimaan pajak Kanwil DJP […]

  • DKI Jakarta Belum Punya Perda Pajak Baru, Pembahasan Dikebut

    DKI Jakarta Belum Punya Perda Pajak Baru, Pembahasan Dikebut

    Menjelang akhir 2023, Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diperbarui. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani pun mengatakan pembahasan Raperda PDRD dan 3 raperda […]

  • Pacu peningkatan PAD, DPRD Kapuas setujui raperda pajak dan retribusi daerah

    Pacu peningkatan PAD, DPRD Kapuas setujui raperda pajak dan retribusi daerah

    Tujuh fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijadikan Peraturan Daerah (Perda). “Dengan disetujuinya raperda ini untuk ditetapkan menjadi perda, maka demikian kita sudah memiliki produk hukum daerah sebagai dasar bagi kita untuk melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah secara benar serta bertanggung jawab,” kata Sekda […]

  • Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah, Ada Pedoman dari Kemendagri

    Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah, Ada Pedoman dari Kemendagri

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan pedoman penyusunan APBD 2024. Pedoman yang dimuat dalam Permendagri 15/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (20/10/2023). Salah satu poin yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah kebijakan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Adapun jenis PDRD dalam struktur APBD disesuaikan dengan UU […]

WhatsApp WA only