NEWS

  • Pemerintah Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Rokok Jadi 90 Hari, Ini Kata Pengamat

    Pemerintah Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Rokok Jadi 90 Hari, Ini Kata Pengamat

    Pemerintah kembali memberikan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya 2 bulan. Tujuan pemberian insentif ini untuk membantu arus kas perusahaan-perusahaan sejalan dengan adanya penyesuaian tarif cukai tahun ini. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan, kembali diberikannya relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari ini tepat dilakukan pemerintah jika […]

  • Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Jadi Sorotan Lembaga Pemeringkat Utang

    Kemenkeu Sebut Rasio Pajak Jadi Sorotan Lembaga Pemeringkat Utang

    Kementerian Keuangan menyatakan rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat utang (credit rating agency) dalam menerbitkan peringkat utang Indonesia. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan mengatakan peringkat utang tersebut erat berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap obligasi yang diterbitkan pemerintah. Untuk itu, pengelolaan APBN termasuk tax ratio perlu […]

  • Anggaran Bansos Nyaris Rp500 T di 2024, Sri Mulyani Buka Suara

    Anggaran Bansos Nyaris Rp500 T di 2024, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta, Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos yang mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos pangan, dan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), senilai Rp 496 triliun pada APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun. […]

  • Ekonom Ini Nilai APBN Diinjak-injak, Simak Penjelasannya

    Ekonom Ini Nilai APBN Diinjak-injak, Simak Penjelasannya

    Jakarta. Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini, menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sisi pengeluaran harus dikelola dengan baik. Namun, Didik melihat kinerja APBN tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Hal itu tercermin dari APBN yang terus digenjot dari sisi pengeluarannya, misalnya anggaran bantuan sosial (Bansos) yang terus meningkat. Untuk tahun 2024 […]

  • Layanan Lupa Efin di X Ditutup

    Layanan Lupa Efin di X Ditutup

    Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) di akun Kring Pajak di X telah ditutup. Akun itu tak lagi dapat melayani keluhan lupa EFIN bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini berlaku mulai 5 Februari 2024. “Mulai tanggal 5 Februari 2024 Kring Pajak tidak lagi menerima permohonan lupa EFIN […]

WhatsApp WA only