NEWS
-
151.029 wajib pajak di Kudus lakukan validasi NIK jadi NPWP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak yang melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) hingga saat ini mencapai 151.029 wajib pajak. “Data sebanyak itu, merupakan data per akhir Agustus 2023. Dengan capaian tersebut maka capaiannya sudah 92,83 persen dari total 162.695 wajib pajak orang […]
-
Pungutan PPN Pinjol Dinilai Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya
Pemerintah diminta mengkaji ulang pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pinjaman online atau pinjol. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Melalui PMK tersebut, jasa penyelenggara teknologi finansial wajib memungut PPN sebesar 11% atas layanan yang diberikan. Jenis-jenis layanan fintech yang menjadi objek PPN […]
-
Sederet Insentif Pajak bagi Investor IKN Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk investor di IKN Nusantara, salah satunya terkait pajak. Insentif pajak ini salah satunya adalah tax holiday untuk bidang infrastruktur selama 30 tahun. Adapun insentif untuk perusahaan asing yang berminat memindahkan kantornya ke IKN Nusantara, dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen. Dengan catatan, masa berlaku […]
-
Kembalikan Uang PBB ke Wajib Pajak, Pemda Siapkan Rp 743 Juta
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta telah menyiapkan dana senilai Rp743,89 juta untuk restitusi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) bagi 1.980 wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widajat mengatakan restitusi PBB tersebut diberikan kepada wajib pajak yang terlanjur membayar PBB sebelum pembatalan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP). “Ada 1.980 wajib pajak […]
-
Pemda Batal Naikkan NJOP, Ribuan Wajib Pajak Bisa Restitusi
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surakarta menerapkan kebijakan restitusi bagi wajib pajak yang memiliki kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bidang Penagihan Bapenda Surakarta Widhianto mengatakan kelebihan pembayaran sendiri timbul akibat pembatalan kenaikan NJOP. Ada sebagian wajib pajak yang sudah membayar PBB saat kenaikan NJOP belum dibatalkan sehingga terjadi lebih bayar. “Sebelum […]
WA only