NEWS
-
DJP Jateng II catat penerimaan pajak Rp7,1 triliun hingga Juli
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II mencatat perolehan penerimaan negara sebesar Rp7,1 triliun selama periode Januari hingga Juli 2023. Kepala DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo di Semarang, Rabu, mengatakan, realisasi sebesar itu sudah mencapai 53,55.persen dari target tahun ini yang mencapai Rp13,3 triliun Jika dibanding periode yang sama tahun lalu, kata dia, realisasi […]
-
Depan Wakil Rakyat, Sri Mulyani Pamer Kemenkeu Hemat Anggaran Rp1,56 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,56 triliun sepanjang 2020-2022. Sri Mulyani menjelaskan, penghematan anggaran ini sukses dilakukan berkat adanya pola kerja baru dan implementasi kebijakan spending better di Kemenkeu selama pandemi Covid-19. “Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, spending di Kementerian Keuangan […]
-
Tax Ratio Indonesia Sulit Menanjak Lebih Tinggi
Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengerek rasio perpajakan (tax ratio). Angka tax ratio yang masih rendah dinilai menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional terjebak di level 5%. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menghitung, Indonesia membutuhkan tax ratio sebesar 12,88% terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atawa middle […]
-
Setoran Pajak Fintech & Kripto Rp 885,5 M
Pemerintah menggenjot setoran pajak dari fintech dan kripto Pemerintah terus melebarkan pundi-pundi penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) berhasil mengumpulkan pajak atas pinjaman online (pinjol) dan pajak kripto sampai akhir Juli 2023 mencapai Rp 885,8 miliar. Asal tahu saja, aturan pajak pinjol atau pajak fintech P2P lending merupakan jenis pajak baru, yang […]
-
Upaya Ditjen Pajak Kikis Shadow Economy Masih Terhambat Kualitas Data
Upaya otoritas pajak untuk mengikis shadow economy dan memungut pajak dari sektor tersebut seringkali terhalang oleh kualitas data yang kurang memadai. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Ditjen Pajak (DJP) memang menerima banyak data dan informasi dari berbagai pihak. Namun, terdapat beberapa data yang formatnya belum memenuhi standar. “Banyak yang perlu kita perbaiki. […]
WA only