NEWS

  • Penerimaan Pajak dan Jasa Bikin Cadangan Devisa RI Naik Jadi Rp 137,7 M

    Penerimaan Pajak dan Jasa Bikin Cadangan Devisa RI Naik Jadi Rp 137,7 M

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 tercatat US$ 137,7 miliar. Angka ini naik dibandingkan posisi akhir Juni 2023 sebesar US$ 137,5 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan kenaikan cadangan devisa ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. “Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan […]

  • Daftar NPWP Online, DJP Tegaskan Nomor Pascabayar Bisa Dipakai

    Daftar NPWP Online, DJP Tegaskan Nomor Pascabayar Bisa Dipakai

    JAKARTA. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui e-Registration (ereg) di DJP Online bisa dilakukan melalui nomor ponsel prabayar atau pascabayar. Ditjen Pajak (DJP) memastikan hal tersebut tidak memengaruhi mekanisme pengiriman kode OTP atau token via SMS ke nomor yang didaftarkan. Hanya saja, DJP mengingatkan kembali bahwa provider yang bisa dipakai dalam registrasi NPWP secara […]

  • NPWP Cabang Bakal Dihapus, Identitas di Bukti Potong Pajak Pakai Apa?

    NPWP Cabang Bakal Dihapus, Identitas di Bukti Potong Pajak Pakai Apa?

    Dengan adanya penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang mulai tahun depan, identitas dalam bukti potong pajak penghasilan (PPh) tidak secara otomatis akan diganti dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Dalam laman resminya, DJP mengatakan jika instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) memotong pajak vendor yang berstatus cabang, bukti potong PPh yang […]

  • Ditjen Pajak: Mulai 1 Januari 2024, NPWP Cabang akan Dihapus

    Ditjen Pajak: Mulai 1 Januari 2024, NPWP Cabang akan Dihapus

    Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). DJP mengatakan NPWP cabang masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. Setelah itu, mulai 1 Januari 2024, otoritas akan memberikan NITKU. Adapun NITKU berisi 22 […]

  • Sri Mulyani Mau Reformasi, Bayar Pajak Bakal Semudah Beli Pulsa | Keuangan

    Sri Mulyani Mau Reformasi, Bayar Pajak Bakal Semudah Beli Pulsa | Keuangan

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus berupaya melakukan reformasi tata cara pembayaran pajak. Dengan reformasi tersebut, diharapkan pembayaran pajak bisa semudah membeli pulsa melalui sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system). “Harusnya sama mudahnya atau lebih mudah dari membeli pulsa untuk telepon. Ini hanya bisa dilakukan apabila pajak membuat reformasi internal pelayanan kepada […]

WhatsApp WA only