NEWS
-
Penagihan Tak Optimal, BPK Temukan Piutang Pajak Macet Rp 7,2 Triliun
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) kembali menemukan masalah piutang pajak macet senilai Rp 7,2 triliun dan piutang pajak daluwarsa senilai Rp 808,1 miliar yang belum dilakukan penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat 2022 […]
-
Tak Tanggapi Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Begini Konsekuensinya
JAKARTA, Account representative (AR) dari kantor pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT apabila dari hasil penelitian ditemukan bahwa SPT yang telah disampaikan wajib pajak dinyatakan tidak lengkap atau ada dokumen yang tidak dilampirkan. Setelahnya, wajib pajak memiliki waktu 30 hari sejak surat diterbitkan untuk melengkapi SPT-nya. “Jika wajib pajak tidak menyampaikan kelengkapan […]
-
Pajak Natura, Pemberi dan Penerima Perlu Tahu Aturan Baru Ini
Pemerintah telah menerbitkan PMK 66/2023 yang berisi tentang perlakuan pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan. Terbitnya aturan turunan UU HPP dan PP 55/2022 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/7/2023). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti menegaskan penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan […]
-
Beda dengan Karyawan Swasta, PNS Bebas Pajak Fasilitas Kantor
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bebas pengenaan pajak atas natura dari kantor yang berlaku per 1 Juli 2023. Para abdi negara dikecualikan karena barang/fasilitas/kenikmatan yang diterima bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa natura yang bersumber dari APBN […]
-
Terima Barang Endorse, Artis Bakal Kena Pajak Natura!
Pemerintah akan mulai memberlakukan pajak natura atau kenikmatan yang diterima pegawai dari fasilitas kantor pada 1 Juli 2023. Peraturan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. “Biaya penggantian atau imbalan diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak […]
WA only