NEWS
-
Ramai-Ramai Pegawai Pajak Tanam Saham di 280 Perusahaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kepemilikan saham 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 280 perusahaan. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam perkembangan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (8/3). “Tercatat bahwa 134 pegawai pajak itu ternyata punya saham di 280 […]
-
Mantap! Kendaraan Listrik Gak Dipungut PPN di IKN
Jakarta. Dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara menyatakan, kemudahan perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud di Ibu Kota Nusantara, diberikan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak […]
-
Pemerintah Beri Insentif PPN Tidak Dipungut dan Pengecualian PPnBM di IKN
Pemerintah gencar memberikan sejumlah insentif perpajakan bagi investor yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Insentif tersebut salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha […]
-
Kendaraan Listrik, Rumah hingga Mal di IKN Nusantara Bebas Pajak PPN
Pemerintah membebaskan atau tidak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kendaraan-kendaraan listrik produksi dalam negeri dengan nomor polisi yang terdaftar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain kendaraan listrik, pemerintah juga membebaskan PPN untuk rumah hingga pusat perbelanjaan. Dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, […]
-
Pemerintah Bebaskan PPN Bagi Kendaraan Listrik yang Terdaftar di IKN
Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kendaraan listrik yang diproduksi dalam negeri yang bernomor polisi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut tercantum dalam dalam Pasal 59 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota […]
WA only