NEWS
-
Diam-Diam Utang China Mau ‘Meledak’, Ekonomi di Ujung Tanduk?
Kontrol pandemi Covid-19 yang ketat selama 3 tahun dan kehancuran real estat di China telah menguras pundi-pundi pemerintah daerah. Hal ini membuat otoritas daerah di seluruh Negeri Tirai Bambu memiliki tumpukan utang. Analis memperkirakan utang pemerintah China yang belum terbayarkan melampaui 123 triliun yuan atau setara Rp 273.088 triliun tahun lalu. Dari jumlah tersebut, hampir […]
-
Mengenal Istilah Pemberlakuan Mundur dalam PP 55/2022, Apa Itu?
Beleid terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) telah terbit bulan lalu. Beleid tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. PP 55/2022 turut mengakomodasi aturan terkait dengan kesepakatan harga transfer atau biasa dikenal dengan advance pricing agreement (APA). Dalam UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan kesepakatan harga transfer […]
-
Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen. “Untuk mencapai market share 10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya […]
-
Penerimaan pajak pada 2022 di Bengkulu capai Rp2,5 triliun
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak wilayah tersebut selama 2022 mencapai Rp2,5 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan bahwa pertumbuhan pajak didominasi dari jenis pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai sebesar 48,20 persen atau Rp439 miliar. “Naiknya pendapatan […]
-
Ranperda Perubahan Pajak dan Retribusi di Kota Kupang Dikebut Dua Bulan
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan pajak dan retribusi di Kota Kupang akan dikebut dua bulan. Perubahan peraturan daerah itu mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di Kota Kupang, apalagi perda ini juga sudah lama diterapkan. Ketua Bapenperda DPRD Kota Kupang, Djainudin Lonek menyebut upaya ini sebagai bentuk tanggungjawab bersama Pemerintah untuk memajukan Kota Kupang. “Untuk memajukan kota ini […]
WA only