NEWS
-
Maju Mundur Penerapan Pajak Karbon
JAKARTA. Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengatakan bahwa penerapan pajak karbon tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan saat pajak karbon ini diterapkan. “Sebenarnya carbon tax itu dari sisi revenue tidak terlalu besar. Kan kalau kita mengeluarkan jenis pajak baru, itu ada biaya administrative cost of tax-nya,” […]
-
254 Pemda Sepakati Optimalisasi Pungutan Pajak Pusat dan Daerah
JAKARTA — Sebanyak 254 pemerintah daerah atau pemda telah menerima perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dalam optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan daerah. Penandatanganan kerja sama terbaru berlangsung di pekan ini, yakni antara 86 pemda dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Hal tersebut merupakan keempat […]
-
UU Keuangan Pusat-Daerah Disahkan, Perkuat Penerimaan Pajak Lokal?
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), membawa optimisme perbaikan pelaksanaan HKPD termasuk di dalamnya perpajakan daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, adanya UU ini merupakan upaya untuk meningkatkan local taxing power. “Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu […]
-
Pemerintah Pungut Pajak Atas Ekspor Nikel? Begini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah masih mengkaji wacana pengenaan pajak atas ekspor komoditas nikel. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mendorong hilirisasi sumber daya alam agar lebih bernilai tambah, termasuk pada komoditas nikel. Menurutnya, pemerintah akan mencari instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. “Kebijakannya lebih kepada [mendukung] hilirisasi industri, bukan soal bagaimana […]
-
Begini Upaya Pemerintah Meraih Target Penerimaan Perpajakan Tahun 2023
JAKARTA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati keputusan sementara penerimaan perpajakan di 2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Endang Larasati menyebut demi mengejar target itu, kebijakan penerimaan perpajakan 2023 akan tetap dilakukan melalui reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan […]
WA only